Polda Maluku perkuat tata kelola keuangan transparan dan akuntabel

Ambon (ANTARA) -

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026.

“Rekonsiliasi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel," kata Kabid Keuangan Polda Maluku Kombes Pol Bangun Widy Septo, di Ambon, Selasa.

Seluruh operator keuangan dan SIMAK, kata dia, harus memastikan setiap data disajikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja (Satker) dan Polres jajaran itu bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Rekonsiliasi diikuti personel fungsi keuangan dan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dari seluruh Satker Polda Maluku dan Polres jajaran.

Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyinkronkan data keuangan, mengevaluasi administrasi, menyempurnakan penyajian laporan keuangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

Ia mengatakan kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator profesionalisme dan akuntabilitas institusi dalam mengelola anggaran negara.

Ia meminta seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, memperbaiki kekeliruan yang ditemukan, serta menghindari pengulangan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

“Saya meminta seluruh Satker segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, memperbaiki setiap kekeliruan yang ditemukan, bekerja sesuai regulasi, menjaga integritas, dan saling mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan institusi maupun pribadi. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Menurut Bangun, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan administrasi, tetapi juga dibangun melalui budaya integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan sinergi antarsatuan kerja dalam mendukung reformasi birokrasi Polri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan penguatan tata kelola keuangan merupakan bagian dari transformasi Polri Presisi dalam membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap anggaran negara yang dikelola Polri harus dipertanggungjawabkan secara profesional," ujarnya.

Dia mengatakan rekonsiliasi laporan keuangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Semakin baik tata kelola keuangan, semakin optimal pula dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasional, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta program-program Polri yang berpihak kepada kepentingan publik," kata Rositah.

Oleh karena itu, menurut dia, integritas dalam pengelolaan anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun Polri yang semakin dipercaya masyarakat.

Melalui kegiatan rekonsiliasi tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi Polri.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.