Yusril: Demokrasi tidak cukup hanya lewat prosedur politik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.

"Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita kepada orang lain meskipun kita dalam posisi mayoritas, kita harus merumuskan sesuatu dengan kata yang baik dan cara yang baik. Bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa yang baik menunjukkan bangsa yang baik," ujarnya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu disampaikan saat orasi kebangsaan sekaligus meresmikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada Selasa (7/7).

Yusril mengatakan hukum dan politik memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan bernegara.

Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun demokrasi Indonesia yang berlandaskan supremasi hukum, etika, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut Yusril, negara hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, sedangkan demokrasi harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Ia juga mengingatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan harus tetap diarahkan oleh nilai etika karena kemajuan tanpa landasan moral dapat kehilangan tujuan kemanusiaannya.

Selain itu, Yusril mengatakan kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional.

Menurut dia, nilai-nilai kearifan lokal perlu diangkat sebagai landasan dalam membangun bangsa. Hukum Indonesia juga terus mengalami transformasi melalui berbagai nilai yang hidup di masyarakat, termasuk hukum dasar, hukum adat, dan hukum agama.

Namun, lanjutnya, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

"Hukum kita ke depan harus sejalan dengan ruh dan spirit dari bangsa kita sendiri, dalam konteks demokratis," katanya.

Kepada mahasiswa, Yusril berpesan agar ketika terjun ke dunia politik maupun profesi lainnya, mereka mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar berkat posisi strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan pembenahan sistem pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Yang paling penting adalah wilayah strategis dan kekayaan alam luar biasa yang kita miliki belum sepenuhnya kita manfaatkan. Wajah pendidikan kita harus kita ubah," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril: Demokrasi tidak cukup hanya lewat prosedur politik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.