Prabowonomics: Antara simbol politik dan ekonomi konstitusi

Jakarta (ANTARA) - Prabowonomics sedang mencari bentuk. Istilah itu muncul kembali di ruang publik ketika kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenakan kaos bertuliskan "Prabowonomics" pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta, 23 Juli lalu.

PKB sedang membawa gagasan ekonomi tersebut ke ruang politik yang lebih luas, sementara Presiden Prabowo Subianto justru mengembalikannya kepada sesuatu yang lebih mendasar: amanat konstitusi.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan Prabowonomics sebagai ringkasan dari tema peringatan harlah tersebut, yakni "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi," yang disebutnya sebagai ungkapan syukur dan kesungguhan PKB membawa arah baru ekonomi nasional bersama-sama.

PKB tidak menganggap konsep tersebut semata-mata merupakan kebijakan ekonomi Prabowo, tetapi mengaitkannya langsung dengan ekonomi konstitusi. Ketika Prabowonomics tercetak di kaos para kader partai itu, pesan politiknya adalah dukungan kuat sekaligus upaya menerjemahkan gagasan besar mengenai arah ekonomi nasional ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dikenali.

Prabowo sendiri menangkap pesan tersebut, tetapi tidak menganggap Prabowonomics sebagai miliknya. Dia mengaku terharu, tetapi mengatakan penyebutan namanya pada istilah itu sesungguhnya tidak pantas karena gagasan ekonomi yang diperjuangkannya bukanlah konsep baru dan bukan pemikiran pribadinya. Menurut Prabowo, gagasan tersebut dilandaskan pada cita-cita pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Dengan begitu, tulisan pada kaos kader PKB selayaknya dimaknai secara lebih luas. Nama Prabowo memang dipakai pada konsep ekonomi tersebut, tetapi substansi yang ingin ditegaskan adalah amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang harus diwujudkan melalui kebijakan ekonomi negara.

Karena itu, Prabowonomics dapat dibaca sebagai upaya memberi nama yang lebih ringkas bagi agenda ekonomi untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Namun, seperti ditegaskan Prabowo, istilah itu bukan dimaksudkan sebagai pemikiran personal, melainkan merujuk pada amanat ekonomi konstitusi.

Sebuah gagasan ekonomi yang biasanya muncul dalam dokumen kebijakan, pidato kenegaraan, atau pembahasan akademis kini terlihat dalam bentuk yang sederhana. Ia menjadi pesan visual lewat cetakan sablon pada kaos.

Namun, sebuah konsep barulah memiliki arti jika ada substansi kebijakan yang mengikutinya. Pada titik itu, wacana tentang Prabowonomics tidak berhenti pada istilah, tetapi terus bergerak menjadi agenda ekonomi nasional.

Dalam pidatonya pada Harlah PKB, Prabowo kembali menyinggung upaya menghentikan kebocoran kekayaan bangsa agar sumber daya negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan tersebut memperlihatkan salah satu garis besar pemikiran ekonomi yang konsisten disampaikan Prabowo, yakni memperkuat kemampuan negara mengelola sumber daya agar manfaatnya kembali kepada masyarakat. Dalam kerangka yang lebih luas, pemikiran itu berkaitan dengan penekanannya pada kedaulatan ekonomi dan pengelolaan kekayaan nasional.

Karena itu, Prabowonomics tidak cukup dipahami sebagai label bagi satu kebijakan tertentu. Istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai payung narasi yang menghubungkan berbagai agenda pemerintah dalam satu arah kebijakan. Hilirisasi, penguatan industri nasional, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi desa, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas ekonomi nasional, meski masing-masing memiliki kebijakan dan tantangan implementasi yang berbeda.

Penolakan Prabowo untuk menjadikan Prabowonomics sebagai pemikiran personal juga menjelaskan mengapa dia terus merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Dengan mengaitkan arah kebijakannya pada kedua pasal tersebut, Prabowo menempatkan agenda ekonomi pemerintah sebagai kelanjutan cita-cita para pendiri bangsa, bukan sebagai pemikiran yang lahir dari satu figur.

Bagi PKB, Prabowonomics juga menjadi cara menyatakan dukungan terhadap arah baru ekonomi nasional. Karena itu, tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" yang diusung pada Harlah ke-28 dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dukungan tersebut ditempatkan pada ranah pemikiran, bukan semata-mata hubungan politik antara partai dan pemerintah.

Pesan tersebut diperkuat oleh kehadiran Presiden Prabowo dalam forum yang juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ulama, tokoh agama, dan kader PKB. Dalam kesempatan yang sama, Ijtima Ulama PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Prabowo sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional.

Konteks itulah yang membuat Prabowonomics memiliki makna lebih luas daripada sekadar tulisan pada kaos. Istilah itu menjadi bagian dari komunikasi politik yang menjembatani kerangka ekonomi tersebut dengan agenda pemerintahan Prabowo.

Namun, penyederhanaan selalu membawa konsekuensi. Ketika gagasan ekonomi yang kompleks diringkas menjadi satu istilah, tantangannya adalah memastikan istilah itu tetap ditopang oleh substansi.

Ekonomi konstitusi tidak berhenti pada nama, slogan, atau simbol, melainkan menuntut kebijakan yang mampu menerjemahkan pengelolaan sumber daya, penguatan ekonomi nasional, dan pembangunan kesejahteraan ke dalam hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, ketika menerima penghormatan kader PKB yang mengenakan kaos bertuliskan "Prabowonomics," Prabowo justru menggeser pusat perhatian dari dirinya kepada konstitusi. Di situlah Prabowonomics masih terus dimaknai: sebagai istilah yang berusaha melampaui simbol politik menuju arah kebijakan ekonomi yang berpijak pada amanat konstitusi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowonomics: Antara simbol politik dan ekonomi konstitusi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.