Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berdampak pada peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Bima saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7).
Bima juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022.
Langkah tersebut menurut dia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima menjelaskan bahwa meskipun tujuan pengendalian inflasi sama di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi setiap daerah tidaklah seragam. Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakteristik geografis kepulauan menjadikan konektivitas antarpulau dan biaya logistik sebagai faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
Selain itu menurut dia, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," ujarnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri: Pengendalian inflasi dorong pertumbuhan ekonomi
Pewarta: Fianda Sjofjan RassatUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
