Ternate, 22/6 (Antara Maluku) - DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menyoroti pencopotan pejabat eselon II dan mutasi ratusan pegawai karena dendam politik terkait dukungan terhadap bupati - wakil bupati yang kalah saat Pilkada pada 9 Desember 2015.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Gufran Mahmud di Ternate, Rabu, mengatakan kebijakan Bupati Bahrain Kasuba yang memutasi ratusan PNS dan mencopot dua kepala dinas bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan.
Dia merujuk UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maupun UU No. 6 tahun 2014 yang melarang para kepala daerah yang baru saja dilantik untuk tidak melakukan pergantian atau mutasi kepada pegawai dalam jangka enam bulan.
Larangan ini diperkuat dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) No. 2 tahun 2016 tentang pergantian pejabat pasca pemilihan kepala daerah.
"Kita meminta kepada bupati dan wakil bupati agar tunduk dan taat pada ketentuan dan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang undangan, jangan karena ada dendam politik semata," ujar Gufran.
Menurut dia, apa yang dilakukan bupati merupakan sebuah pelanggaran konstitusi,baik secara administrasi maupun subtansi.
"Kami meminta bupati dan wakil untuk taat hukum," tandas Gufran.
Fraksi Golkar, lanjutnya, memandang perlu menelusuri masalah ini dengan meminta pendapat anggota untuk dilakukan hak interplasi.
"Saya meminta kepada seluruh anggota Fraksi Golkar yang ada dialat kelengkapan, terutama di Komisi I agar menyikapi masalah ini dengan serius," kata Gufran.
Sedangkan, Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba ketika dikonfirmasi membantah kalau mutasi dan pergantian pejabat karena masalah politik.
"Mutasi merupakan hal yang biasa dijajaran birokrasi sebagai upaya melakukan penyegaran. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati mencopot Kepala Dinas Parawisata, Muhammad Hartono dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maslan Hi Hasan.
Begitu pula, memutasi ratusan PNS ke tempat tugas terjauh dengan alasan tidak jelas.
DPRD Soroti Pencopotan Pejabat Karena Politik
Kamis, 23 Juni 2016 3:49 WIB