Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengembangkan program Sekolah Rakyat di 14 titik yang tersebar di 11 kabupaten/kota sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Sabtu, mengatakan program Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi pada tiga lokasi, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah, sebelum diperluas secara bertahap ke 14 titik.
"Program pendidikan Sekolah Rakyat sudah berjalan di tiga lokasi, yaitu Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah. Ke depan akan kita kembangkan di 14 titik di 11 kabupaten/kota," katanya.
Menurut dia, pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Program tersebut, kata Hendrik, tidak sekadar menyediakan tempat belajar, tetapi diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu juga mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," ujarnya.
Di Maluku Tengah, sebanyak 270 anak telah ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa. Sementara di Kota Ambon, tahap awal program tersebut menampung 100 siswa.
Hendrik mengatakan karakteristik Sekolah Rakyat yang berbasis asrama menjadi salah satu keunggulan program karena peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan.
Program tersebut diberikan secara gratis, termasuk pendidikan, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, seragam, buku pelajaran hingga layanan kesehatan yang ditanggung negara melalui anggaran Kementerian Sosial.
"Anak-anak tidak hanya datang untuk belajar, tetapi kebutuhan pendukung pendidikan mereka juga diperhatikan. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh pendidikan," katanya.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat tetap menggunakan kurikulum nasional sesuai standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ijazah yang diperoleh peserta didik juga setara dengan sekolah reguler sehingga lulusan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan Maluku juga menjadi tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau dengan akses transportasi dan layanan dasar yang tidak sama.
Oleh karena itu, target perluasan hingga 14 titik diharapkan dapat mendekatkan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antardaerah.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov Maluku juga mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda yang berada di SMAN Siwalima Ambon. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan talenta unggul, terutama di bidang sains dan teknologi, sekaligus memperkuat karakter generasi muda.
"Yang kita bangun bukan hanya sekolahnya, tetapi kesempatan bagi anak-anak Maluku untuk memiliki masa depan yang lebih baik," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku kembangkan Sekolah Rakyat di 14 titik
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
