Anggota DPR minta pemerintah jadikan penanganan karhutla investasi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta kepada pemerintah untuk mulai melihat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai investasi ketahanan bencana jangka panjang.

Dalam hal itu, pemerintah perlu mengkaji kebutuhan penguatan armada pemadam udara yang lebih besar dan permanen, teknologi deteksi dini serta sistem respons yang lebih terintegrasi.

"Jadi kita tidak selalu berada pada posisi menunggu api membesar kemudian melakukan pemadaman," kata Dini dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menilai karhutla yang terjadi di beberapa wilayah tentu harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak.

Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terus melakukan pemadaman baik darat, udara (water bombing), patroli udara hingga operasi modifikasi cuaca.

"Dalam kondisi kemarau dan El Niño seperti sekarang, respons cepat memang sangat dibutuhkan," kata Dini.

Namun, dia menilai kejadian itu juga perlu menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperkuat strategi kita ke depan.

Menurut dia, water bombing tetap penting untuk menekan api, tetapi untuk kebakaran di lahan gambut, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif karena api dapat menjalar di bawah permukaan.

"Karena itu, pemadaman udara harus berjalan bersama pencegahan, pembasahan gambut, penguatan personel di lapangan, deteksi dini, serta pengelolaan kawasan yang rawan terbakar," ujarnya.

Pada prinsipnya, dia mengatakan bahwa DPR ingin setiap rupiah anggaran penanggulangan karhutla memberikan dampak nyata, yakni api lebih cepat dikendalikan, masyarakat terlindungi, kualitas udara terjaga, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

"Jangan sampai hasil yang didapat setiap tahunnya hanyalah menghitung berapa banyak api yang berhasil dipadamkan," ujar Dini.

Pemerintah, kata dia, juga harus menghitung berapa banyak titik api yang berhasil dicegah sejak awal untuk menjadi ukuran keberhasilan kebijakan karhutla ke depan.

Kendati demikian, dia juga memahami bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus bergerak bersama.

"Saya kira ini saatnya kita memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan kapasitas kita menghadapi karhutla yang semakin kompleks," ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta pemerintah jadikan penanganan karhutla investasi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.