Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) memperkuat koordinasi program pertanian sebagai upaya meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung terwujud swasembada pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Rabu, mengatakan penguatan sinergi lintas sektor diperlukan agar berbagai program pertanian dapat ditindaklanjuti secara konkret dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah di Maluku.

"Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah," kata dia saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Pertanian Provinsi Maluku di Ambon.

Menurut dia, pembangunan sektor pertanian bagian penting dari agenda pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan dan mendorong hilirisasi komoditas pertanian.

Upaya tersebut, kata dia, juga sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Ia menilai kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pola pembangunan pertanian yang adaptif.

Oleh karena itu, penerapan program pertanian tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh kabupaten/kota.

"Kita tidak dapat memaksakan seluruh program atau langkah yang sama untuk diterapkan di semua wilayah kabupaten/kota," ujarnya.

Sadali juga mengingatkan perlunya memperkuat kesiapsiagaan sektor pertanian menghadapi perubahan iklim, termasuk potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan produktivitas tanaman.

Pemprov Maluku telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi, serta mengoptimalkan pengelolaan air irigasi.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penanaman di wilayah potensial dengan menggunakan varietas genjah dan tahan kekeringan serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air.

"Pengaturan pola dan waktu tanam harus mendapat perhatian serius, terutama pada komoditas pertanian yang berpengaruh terhadap inflasi daerah," katanya.

Ia menekankan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BRMP, balai teknis, akademisi, Bulog, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan kebijakan pertanian dapat menjawab persoalan di lapangan.

"Kita membutuhkan pemikiran dan langkah bersama, terutama dalam penanganan sektor pertanian. Bagaimana kita memajukan sektor pertanian agar mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sadali berharap, koordinasi tersebut menghasilkan langkah strategis dan konkret yang dapat segera diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan sektor pertanian di Maluku, bukan sekadar menjadi forum pembahasan.

"Kami berharap diskusi pada hari ini dapat melahirkan langkah-langkah strategis dan langkah-langkah konkret yang dapat dijadikan dasar dalam menangani berbagai persoalan sektor pertanian di Provinsi Maluku," katanya.

Ia mengharapkan penguatan sektor pertanian berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, membantu mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.



Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026