Komisi X DPR minta Dinas Pendidikan perkuat pengawasan selama PJJ

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta dinas-dinas pendidikan yang berada di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau agar memperkuat pengawasan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung.

Menurut Lalu Hadrian di Jakarta, Senin, mengatakan perubahan metode pembelajaran itu tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat. Guru harus tetap disiplin dalam mengajar dan menjalankan tugasnya, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jangan sampai PJJ membuat kualitas pembelajaran menurun,” ucapnya.

Ia mendukung kebijakan PJJ di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat ditempuh guna menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan para siswa di tengah kondisi lingkungan yang terdampak abu vulkanik.

“Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Karena itu penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang terdampak merupakan kebijakan yang tepat. Jangan sampai kegiatan belajar tatap muka justru membahayakan kesehatan siswa,” ujar Lalu Hadrian.

Meskipun demikian ia mengingatkan penerapan PJJ membutuhkan kesiapan yang lebih serius dari dinas pendidikan, sekolah, guru, ataupun orang tua siswa. Semua pihak, kata dia, harus bekerja ekstra agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan para siswa tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

“Dinas Pendidikan bersama sekolah harus bekerja lebih ekstra. Sekolah dan para guru harus memastikan sarana pembelajaran tersedia dengan baik, mulai dari komputer atau laptop hingga kuota internet yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Menurutnya, orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dan akses internet bagi anak-anak mereka selama proses belajar dilakukan dari rumah.

“PJJ membutuhkan kerja sama semua pihak. Orang tua juga harus dilibatkan dan didukung agar anak-anak memiliki sarana belajar yang memadai di rumah,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menginstruksikan pengalihan kegiatan belajar mengajar menjadi PJJ secara daring bagi sekolah-sekolah yang terdampak parah oleh erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring," kata Mendikdasmen dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau yang digelar secara daring di Jakarta, Minggu (6/9).

Abdul Mu'ti juga menyebutkan skema PJJ tersebut difokuskan pada sejumlah wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi, seperti Kabupaten Serang di Banten, serta Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Bagi daerah yang paparannya dinilai masih aman untuk menggelar pembelajaran tatap muka, Mu'ti mewajibkan penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang sangat ketat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi X DPR ingatkan Dinas Pendidikan perkuat pengawasan selama PJJ

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.