Pemkot Ambon ajukan perubahan APBD 2026, defisit Rp4,16 miliar

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,187 triliun, namun masih terdapat defisit anggaran Rp4,16 miliar.

“Perlu kami jelaskan bahwa Rancangan Perubahan Tahun 2026, antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah masih terdapat defisit sebesar Rp4.166.078.716,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 di Ambon, Senin.

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah meningkat 5,44 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1,126 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp249,96 miliar, pendapatan transfer Rp937,13 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp372,54 juta.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,333 triliun atau meningkat 3,15 persen dari APBD murni 2026 sebesar Rp1,292 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1,158 triliun, belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar.

Bodewin menjelaskan defisit anggaran dalam rancangan perubahan APBD tersebut sebenarnya telah berkurang Rp20,52 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Namun, pembiayaan daerah juga turun Rp24,69 miliar sehingga penurunan anggaran belum cukup untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Penurunan pembiayaan terutama berkaitan dengan berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah dari Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.

“Perlu dilakukan melalui penajaman prioritas dan efisiensi belanja, serta penelaahan kembali pendapatan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana,” ujarnya.

Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon diarahkan untuk menutup seluruh defisit agar sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan menjadi nihil.

Pemkot Ambon tetap memprioritaskan pelayanan dasar, belanja wajib, dan kewajiban daerah dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.