Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membentuk Tim Percepatan Peningkatan Nilai Ekspor untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan komoditas daerah ke pasar internasional sekaligus memastikan manfaat ekonomi ekspor lebih banyak dirasakan masyarakat.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Selasa, mengatakan tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 181 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Ekspor dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, Bea Cukai, serta dunia usaha.
"Untuk mengoptimalkan potensi komoditas unggulan, Provinsi Maluku membentuk Tim Percepatan Ekspor. Bersama pemerintah daerah, instansi seperti karantina, Bea Cukai dan dunia usaha, kita terus bersinergi untuk mengawal dan mendorong peningkatan kinerja ekspor daerah secara berkelanjutan," katanya dalam pelepasan ekspor komoditas perikanan Maluku ke mancanegara di Ambon.
Ia mengatakan tim tersebut diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, membenahi tata niaga, meningkatkan kualitas komoditas lokal, serta memperluas akses produk Maluku ke pasar internasional.
Menurut dia, penguatan ekspor menjadi penting karena Maluku memiliki potensi komoditas kelautan dan perikanan serta perkebunan dan kehutanan bernilai ekonomi, seperti pala, cengkeh, damar, dan berbagai komoditas lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Maluku sepanjang 2025 mencapai 55,63 juta dolar AS. Sementara pada semester I 2026, nilai ekspor Maluku tumbuh 23,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Gubernur mengatakan peningkatan ekspor perlu diikuti dengan upaya memastikan komoditas yang dihasilkan dan ditangkap di Maluku dapat diproses, didistribusikan, serta dicatat sebagai produk daerah sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia mencontohkan sektor perikanan yang memiliki potensi besar karena Maluku mencakup tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714 di Laut Banda dan sekitarnya, WPP 715 di Laut Seram dan Teluk Tomini, serta WPP 718 di Laut Arafura.
"Maluku menyuplai kebutuhan ikan, udang, cumi, dan kepiting nasional. Hampir sekitar 37 persen kebutuhan domestik nasional berasal dari Maluku," ujarnya.
Namun, kata dia, sebagian hasil tangkapan dari perairan Maluku masih dibawa keluar daerah untuk didaratkan dan dicatat di wilayah lain sehingga manfaat ekonomi bagi daerah penghasil belum optimal.
Ia menyebut aktivitas pendaratan hasil tangkapan di Maluku dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari kebutuhan bahan bakar, air, pangan, jasa pelabuhan hingga aktivitas UMKM di sekitar lokasi pendaratan.
"Kalau kapal-kapal penangkap ikan itu mendaratkan kapalnya di pelabuhan pendaratan ikan milik pemerintah provinsi atau swasta di Maluku, efek berganda ekonominya akan kita dapatkan," katanya.
Ia menegaskan Pemprov Maluku tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas logistik sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekspor daerah.
"Kalau kita mengatakan Maluku infrastrukturnya belum tersedia, ya bangun infrastrukturnya. Itu tanggung jawab negara, itu tanggung jawab pemerintah," ujarnya.
Selain perikanan, Pemprov Maluku juga mendorong pengembangan ekspor komoditas perkebunan, kehutanan, dan pertanian melalui peningkatan kualitas produk, pembinaan pelaku usaha, pemenuhan standar, serta perluasan akses pasar.
Ia menambahkan Pemprov Maluku berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperlancar konektivitas logistik ekspor, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
