AMBON (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Ambon untuk memastikan pelayanan publik berjalan objektif, sesuai standar, dan memenuhi hak warga binaan serta masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan warga binaan. Dari pemantauan ini, kami dapat melihat apa yang sudah berjalan dengan baik sekaligus memberikan masukan terhadap hal-hal yang masih dapat ditingkatkan," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan pemantauan lapangan penting dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pelayanan publik, tidak hanya berdasarkan laporan atau dokumen administrasi.

Menurut dia, pengawasan secara langsung juga memungkinkan Ombudsman melihat kualitas layanan, pemenuhan hak warga binaan, akses masyarakat terhadap layanan, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku dengan menyasar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon, Lapas Ambon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Ambon, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ambon.

Dia menekankan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan perlu terus dievaluasi karena penerima layanan tidak hanya warga binaan, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang berkepentingan dengan layanan pemasyarakatan.

Ia mengatakan hasil pemantauan akan menjadi bahan bagi Ombudsman untuk memberikan masukan perbaikan apabila masih ditemukan aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan.

"Pengawasan ini bukan hanya untuk melihat kekurangan, tetapi memastikan setiap layanan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan penerima layanan. Hal-hal yang masih dapat diperbaiki tentu akan kami sampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya.

Kepala Ombudsman Maluku Hasan Selamat melakukan sidak administrasi ke Lapas kelas IIA Ambon, Rabu (30/9/2026). ANTARA/Dedy Azis

Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman juga melihat langsung kondisi fasilitas dan sarana pendukung pada masing-masing UPT. Ketersediaan fasilitas dinilai berkaitan dengan kemampuan satuan kerja dalam memberikan pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar warga binaan.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku Novriadi mengatakan pihaknya terbuka terhadap hasil pemantauan dan masukan Ombudsman sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan.

"Kami terbuka terhadap setiap masukan yang konstruktif. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki layanan, mengoptimalkan sarana yang tersedia, dan memastikan seluruh jajaran memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan humanis," katanya.

Di LPKA Ambon, pelayanan diarahkan pada pemenuhan hak anak binaan sekaligus mendukung proses pembinaan agar mereka dapat berkembang dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Sementara di Lapas Ambon, evaluasi dilakukan terhadap layanan bagi warga binaan dan masyarakat dengan mengedepankan standar pelayanan, kemudahan akses, dan kepastian layanan.

Pada LPP Ambon, perhatian juga diberikan terhadap penyelenggaraan layanan yang menyesuaikan kebutuhan warga binaan perempuan, sedangkan di Rutan Ambon pemantauan mencakup pelaksanaan layanan serta optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia.

Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro mengatakan pemantauan eksternal menjadi salah satu masukan untuk mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

"Kami mendorong seluruh jajaran untuk menjadikan setiap pemantauan dan masukan sebagai energi untuk melakukan perbaikan. Pelayanan yang baik harus diwujudkan melalui kerja nyata, konsistensi, dan kepedulian terhadap kebutuhan warga binaan maupun masyarakat," katanya.

Pemantauan Ombudsman tersebut diharapkan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di UPT Pemasyarakatan sekaligus mendorong perbaikan layanan yang lebih akuntabel, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan penerima layanan.



Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026