AMBON (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Jhon Joiseph Lewi Timisela mengusulkan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten agar masyarakat setempat dapat mengisi peluang kerja dalam pembangunan Proyek LNG Abadi Blok Masela.
“Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat Maluku memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas. Jangan sampai investasi besar berlangsung di daerah sendiri, tetapi masyarakat lokal justru tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Jhon di Ambon, Senin.
Ia mengatakan pembangunan Blok Masela yang diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia, terutama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah sekitarnya.
Menurut dia, besarnya nilai investasi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal apabila pemerintah tidak menyiapkan tenaga kerja melalui pemetaan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi sesuai standar yang dipersyaratkan.
Karena itu, Pemprov Maluku perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jenis jabatan dan tahapan proyek, mulai dari konstruksi hingga pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
Ia menilai persiapan tenaga kerja tidak boleh dilakukan ketika proses rekrutmen sudah berlangsung. Pemerintah perlu bergerak lebih awal agar pencari kerja lokal memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan keterampilan dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
“Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil industri, bukan sekadar mengejar jumlah peserta. Yang perlu dilihat adalah berapa banyak tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi dan kemudian terserap dalam pekerjaan,” ujar dia.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan yang telah dimiliki Maluku, yakni Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Menurut dia, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti program yang terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka, sehingga pemerintah dapat memastikan kebijakan perlindungan tenaga kerja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu Pemprov Maluku bersama pemerintah pusat dan DPRD juga sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam Proyek LNG Abadi Blok Masela.
Kepala Disnakertrans Maluku M Rizal Latuconsina mengatakan upaya tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pengiriman putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan khusus di bidang minyak dan gas bumi (migas), termasuk di Akademi Minyak dan Gas Bumi di Cepu, serta pembekalan dan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah juga merencanakan menerapkan sistem zonasi tenaga kerja agar masyarakat di wilayah yang terdampak langsung, terutama Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, memperoleh kesempatan kerja secara adil,” kata Rizal.
Di samping itu koordinasi dengan perusahaan pengelola proyek juga diperlukan untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. DPRD Maluku bahkan mendorong agar keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut dapat mencapai 60 persen.
“Persiapan tenaga kerja juga perlu mencakup sektor pendukung di luar kegiatan utama industri migas, seperti pertanian dan penyediaan pangan, guna memenuhi kebutuhan pekerja sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat,” katanya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.