Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendorong para pencipta dan musisi untuk lebih aktif mencatatkan karya musik dan lagunya melalui kebijakan tarif pencatatan hak cipta sebesar Rp0.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperluas perlindungan karya sekaligus memperkuat fondasi tata kelola royalti musik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Topan mengungkapkan, sebelumnya biaya pencatatan hak cipta lagu sebesar Rp200 ribu per karya menjadi salah satu kendala bagi pencipta untuk mendokumentasikan seluruh ciptaannya. Meski, pencatatan memiliki peran penting dalam menyediakan bukti administratif yang dapat memperkuat pembuktian kepemilikan ketika terjadi sengketa.
“Ayo lindungi karya musik dan lagumu sebelum diklaim pihak lain. Ini kesempatan yang sanga baik, karena pencatatan hak cipta musik dan lagu gratis Rp0,” ungkap Topan, Minggu (01/11/2026).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam kegiatan Konsultasi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif serta Sosialisasi Pencatatan Hak Cipta Bidang Musik dan/atau Lagu menjelaskan, sejak 18 Agustus 2026, pencatatan lagu dan musik telah diberlakukan dengan tarif Rp0 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026.
Hingga kegiatan berlangsung, sebanyak 10 ribu karya telah tercatat dalam Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) yang dapat diakses melalui pdlm.dgip.go.id.
“Tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan mencatatkan karya ciptanya. Catatkanlah karya Anda sendiri!” tegas Hermansyah.
Menurut Hermansyah, PDLM menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola royalti musik nasional. DJKI juga mendorong penjajakan pemanfaatan WIPO Connect untuk memperkuat pengelolaan data musik dan membuka peluang keterhubungan dengan repertoar internasional.
Sementara itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menegaskan pentingnya sinergi seluruh ekosistem musik agar royalti dapat diterima oleh pihak yang berhak.
“Royalti musik akan sampai kepada pihak yang berhak apabila tiga hal berjalan bersamaan, yaitu data ciptaannya lengkap dan akurat, lembaga manajemen kolektif yang dikelola secara transparan dan akuntabel, serta pengguna yang memahami kewajibannya terkait dengan kewajiban membayar royalti,” pungkas Agung.
Pewarta: Abdul FatahEditor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.