Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penyaluran tambahan 1.000 Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2027 melalui kolaborasi dengan perbankan guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Maluku Utara Kadri La Etje mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan masih cukup besar, terlihat dari sekitar 4.000 pelaku usaha yang masuk dalam daftar antrean penerima KUR.

"Kami punya data kurang lebih 4.000 pelaku usaha yang antre untuk menerima bantuan KUR, tetapi tidak semuanya lolos," ujar Kadri di Ternate, Selasa.

Ia menjelaskan proses seleksi calon penerima KUR dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan pembiayaan, termasuk riwayat kredit calon penerima.

Menurut dia, hampir 1.000 KUR telah disalurkan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Sementara sekitar 800 pengajuan lainnya masih dalam antrean di BRI dan Bank Mandiri untuk diproses secara bertahap.

Kadri mengatakan perluasan akses pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program bantuan 1.000 perahu dan 1.000 mesin nelayan yang dilaksanakan dengan melibatkan perbankan.

Selain memperluas akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat dan risiko produk jasa keuangan, termasuk pinjaman online.

Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila mengatakan tantangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah tersebut masih cukup besar.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat inklusi keuangan secara nasional mencapai 93,61 persen, sedangkan Maluku Utara baru 77,1 persen. Adapun indeks literasi keuangan di Maluku Utara tercatat sebesar 48,6 persen.

Kesenjangan tersebut menunjukkan masih terdapat masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat serta risikonya. Kondisi itu membuat masyarakat rentan terhadap pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penipuan digital.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BI bersama OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat ekosistem keuangan melalui perluasan penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS di pasar tradisional dan layanan penyeberangan antarpulau.

Selain itu, dilakukan edukasi keuangan secara terstruktur berbasis kompetensi serta pemberdayaan ekonomi pada sektor riil.

Handi mengajak masyarakat menjadi konsumen jasa keuangan yang cerdas dengan memastikan legalitas setiap produk keuangan melalui lembaga berwenang serta tidak sembarangan membagikan data pribadi.

Sementara itu, Kepala OJK Maluku Utara Adi Surahmat menyampaikan bahwa OJK telah melaksanakan 45 kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan 7.180 peserta di 10 kabupaten/kota.

Dalam dua bulan terakhir, melalui rangkaian "Road to Bulan Inklusi Keuangan" (BIK) periode September-Oktober 2026, OJK mencatat 21 kegiatan dengan 2.500 peserta serta pembukaan 500 rekening saham.



Pewarta: Mona Kaisupy
Editor : Luqman Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026