PKB Kawal Realisasi DAU Maluku Perhitungkan Laut

Ambon, 31/3 (Antara Maluku) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku memandang perlu untuk mengawal realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2018 daerah setempat yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atas perhitungan luas laut.

Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis di Ambon, Jumat menyatakan siap membahas perhitungan DAU saat penyelenggaraan Muswil IV PKB di Ambon, 5-6 April 2017.

"Ini salah satu isu sentral yang menjadi pokok bahasan saat Muswil dihadiri Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar," ujarnya.

Basri memandang perlu mengawal realisasi DAU Maluku memperhitungkan luas laut karena baru diterapkan pada tahun anggaran 2018 yang bisa saja "belum final" kebijakan tersebut.

"Kami bukannya khawatir maupun meragukan janji pemerintah pusat. Namun, sering kali kondisi tertentu pemerintah pusat merasonalisasi dana transfer ke daerah dengan alasan efisiensi anggaran," katanya.

Karena itu, "pengawalan" tidak semata sifatnya administratif semata. Namun, perlu juga "pengawalan" bersifat politis karena melalui proses legislasi di DPR - RI sehingga jangan sampai kebijakan tersebut tersandung di sana.

"Kami siap memanfaatkan kehadiran Ketua Umum ( Muhaimin) untuk meminta dukungannya,baik di tingkat DPP maupun DPR - RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS serta Kementerian Keuangan," ujar Basri.

Dia memastikan, langkah ini ditempuh karena merujuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 2016 sempat menunda penyaluran DAU sebanyak 169 daerah yang nilainya mencapai Rp19,4 triliun.

Nasib serupa juga dialami oleh lembaga negara/ kementerian lainnya dengan alasan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan prakiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun, maka penyalurannya hanya bisa dilakukan bila realiasi penerimaan negara tercukupi.

"Kenyataan tersebut sehingga itu perlu diwaspadai mengingat pertengahan 2017 hingga 2018 adalah tahun politik, prakondisi menuju Pilpres 2019. Situasinya bisa saja memanas sehingga ekonomi dan investasi melambat sehingga berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara," kata Basri.

Begitu pula, dinamika politik nasional terkadang ikut membuat ekonomi lesu. Jadinya, para investor maupun pelaku ekonomi tidak mau mengambil risiko karena khawatir ekonomi akan berjalan lambat sehingga menimbulkan dampak sistimatik bagi keuangan negara.

"Pastinya, DPW PKB Maluku dengan dukungan DPP maupun Fraksi di DPR - RI siap berada di barisan terdepan `mengawal` realisasi DAU Maluku memperhitungkan luas lautan yang dijandikan mulai direalisasi pada tahun anggaran 2018," tandas Basri.

Gubernur Maluku, Said Assagaff telah mengarahkan Kepala Bappeda setempat, Anthonius Siholoho untuk berkoordinasi ke Kementerian Keuangan soal DAU memperhitungkan laut Maluku yang mencapai 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini mencapai 705.645 KM2.

"Minimal bertemu Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi di Tanwir Muhammadiyah," ujar Gubernur.

Apalagi, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo saat itu menjanjikan setelah kembali di Jakarta akan memproses tambahan dana dengan juga memperhitungkan luas lautan.

"Jadi diharapkan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sehingga DAU Maluku bertambah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah tiga kali menerima keluhan dari Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Maluku Zetha Sahuburua tentang ketidakadilan pembangunan di daerah ini, terutama menyangkut penghitungan dan pembagian DAU.

"Saya mencatat sudah tiga kali Gubernur Maluku dan Wagub menyampaikan kepada saya tentang proses penghitungan dan alokasi DAU untuk Maluku yang tergolong kecil," kata Presiden saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.

Presiden menegaskan, setiap kali bertemu Gubernur dan Wagub, selalu dikeluhkan geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang luas, tetapi perhitungan DAU selalu menggunakan pendekatan daratan, sehingga kebagian DAU kecil.

"Gubernur dan Wagub selalu menyampaikan pak kami ini wilayahnya kecil tetapi lautnya sangat luas, dan DAU selalu dihitung dari luas daratan, sehingga kami dapat DAU kecil. Mumpung ada Ketua DPR RI, maka sekalian saya sampaikan," ujarnya.

Presiden meminta Ketua DPR-RI, Setya Novanto untuk memperhatikan keluhan yang disampaikan Gubernur dan Wagub tersebut, sehingga alokasi anggaran pembangunan untuk daerah berkarakteristik kepulauan bisa bertambah besar dan mampu mempercepat pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah pusat saat ini sangat peduli terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, melalui pembiayaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan.

Sebagai wujud perhatiannya terhadap Maluku, Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Maluku di Istana Negara, Jakarta pada 21 Februari 2017.