Ternate, 6/1 (Antaranews Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), meminta agar pemkot setempat harus memiliki mekanisme yang dikonstruksi secara matang dalam memitigasi melebarnya inflasi.
"Pemerintah juga harus menjamin kebutuhan bahan pokok untuk memastikan kepada rakyat bahwa kebutuhan pokok terjamin pasokannya," kata anggota DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy di Ternate, Selasa.
Dia menyatakan, saat diminta evaluasi kenaikan harga-harga barang maupun sektor lainnya pascanatal dan tahun baru 2017 lalu.
"Sedangkan, untuk bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri maupun pasca-lebaran nanti, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi dampaknya bagi masyarakat miskin makin meluas dan semakin sulit dikendalikan," katanya.
Selain itu, kata Muhajirin, pemicunya bersumber dari kelebihan permintaan yang tidak berbanding dengan pasokan dn pasokan terbatas, sementara permintaan akan kebutuhan pokok semakin meningkat dan kenaikan harga ini fenomena ekonomi yang tak bisa dihindari.
Muhajirin mengakui, saat ini masyarakat ekonomi lemah sangat kesulitan menghadapi makin melambungnya harga bahan pokok serta sektor transportasi yang sulit dikontrol, menggorogoti sendi perekonomian masyarakat.
"Kondisi seperti ini akan makin melemahnya daya beli masyarakat pemkot memiliki tugas makin berat dalam melindungi rakyatnya dari makin buruknya tingkat konsumsi masyarakat akibat menaiknya harga bahan pokok menjelang lebaran.
Oleh karena itu, ke depan, Muhajirin meminta pemerintah kota harus ada pengawasan dan tindakan tegas para pelaku yang menimbun bahan kebutuhan pokok dan memainkan harga seenaknya yang berujung kerugian kepada konsumen.
Sebelumnya, Kepala BPS Malut, Misfaruddin ketika dihubungi menyatakan, BPS Malut mencatat, Kota Ternate pada Desember 2017, mengalami inflasi sebesar 1,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 133,49 dengan indeks harga konsumen 129,72.
Dimana, untuk inflasi tahun kalender Kota Ternate sebesar 2,47 persen dan inflasi year on year 3,92 persen, sedangkan inflasi tahun kalender 2,38 persen dan inflasi year on year Nasional 4,36 persen.
Sebab, dari 82 kota IHK, 79 kota mengalami inflasi dan sisanya deflasi, karena inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,48 persen, Kota Kendari 3,58 persen dan Kota Ambon 2,91 persen.
Pemkot harus miliki skenario mitigasi dampak inflasi
Sabtu, 6 Januari 2018 19:06 WIB