"Visi Kabupaten Malra periode 2019-2023 adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan," kata Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I, Abd Hamid Ingratubun, saat membuka acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Pertanian di Balroom Hotel Aurelia Kimson Langgur, Selasa.
Menurut Bupati, dalam upaya pencapaian visi itu, sektor pertanian dituntut untuk mampu bersinergi dan terintegrasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan misi ke tiga yakni mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
Pertemuan itu sendiri didasarkan pada Permendagri nomor 85 tahun 2017, tujuannya untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, untuk lima tahun ke depan.
Dikatakan, sektor pertanian dalam arti luas cukup berat untuk dikembangkan menjadi unggulan daerah, di mana evaluasi atas kinerja pada 2017 menunjukkan Nilai Tukar Petani(NTP) kabupaten Malra meningkat menjadi 95,51, dan 2018 menjadi 99,30.
"Ini menunjukan petani Malra belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dan sebagai Bupati menginginkan NTP lebih besar dari 102, sehingga petani selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga mempunyai tabungan," katanya.
Sektor pertanian juga harus cepat beradaptasi dan mendukung sektor pariwisata melalui pengembangan komoditi holtikultura berupa buah dan produk-produk olahan pertanian (wisata kuliner) dan oleh-oleh produk unggulan daerah.
"Saya menggaris bawahi, Renstra harus tetap berada di bawah payung RPJMD, dengan tidak mengesampingkan isu-isu strategis mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pengembangan struktur ekonomi lokal yang handal, serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam," kata Bupati.
Sehari sebelumnya, dalam acara Desiminasi Teknologi Perikanan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI, Bupati Thaher menyatakan diseminasi dapat menjadi sarana informatif guna pengenalan perikanan yang moderen, efektif dan efisien bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah ini.
Permasalahan nelayan di Malra, menurut dia, antara lain akses infrastruktur, aksesibilitas, dan konektivitas yang belum memadai, sehingga berdampak pada akses pemasaran.
Pengelolaan potensi masih tradisional dan nelayan dalam aktivitasnya masih menggunakan cara-cara konvensional, sehingga efektivitas produksi pengelolaan perikanan masih jauh dari optimal.
"Dengan desimansi teknologi perikanan, nelayan dapat diperkenalkan pada teknologi yang efektif dan mampu menjawab persoalan perikanan di daerah ini," tandas Bupati.
