Langgur (ANTARA) - Sebanyak 13 program prioritas dari Pemerintah kabupaten(Malra) Maluku Tenggara (Malra) diharapkan mendapat perhatian dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2019.
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang RPJMD Provinsi Maluku periode 2019-2024 di aula kantor Bupati Malra, Kamis ..
"Ada 13 program prioritas yang kita harapkan menjadi perhatian Pemerintah provinsi(Pemprov) Maluku untuk dimasukkan dalam APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019," katanya.
Program-program tersebut yakni, pembangunan jembatan Rosemberg, jembatan Holay, dan jembatan di sepanjang jalan ruas provinsi, peningkatan ruas jalan hotmiks Danar-Tetoat yang tersisa satu kilometer, kemudian peningkatan jalan hotmiks di simpang Ngurdu Fako Holat Ohoiraut (Wilayah Kei Besar Utara Timur).
Selanjutnya, pendirian talud pengaman pantai, pengaman tanah, dan pemecah ombak, penyelenggaraan pengawasan wilayah laut sesuai kewenangan kawasan konservasi perairan di Kei Kecil Barat (150.000 hektare).
Selain itu, penyediaan sistem air minum, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sarana pendukung pariwisata, penyediaan PLTS di kawasan pariwisata, penyediaan bus pemandu moda.
"Kami menginginkan program yang diajukan mendapat perhatikan Pemprov Maluku dan mengakomodir yakni penyediaan armada penangkapan ikan terutama jaring apung dan pancing tonda bagi nelayan, kemudian program pemberdayaan kelapa, peningkatan produksi bawang merah, dan pemeliharaan hewan ternak, dan program yang terakhir yakni program pelaksanaan kejar paket C," ujar Petrus.
Sementara itu Plt. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin pada giat tersebut menyampaikan, FGD merupakan pelaksanaan amanat Kemendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan RPJMD.
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku terlambat akibat pelantikan Gubernur baru saja dilakukan, dan RPJMD Maluku saat ini dalam tahap FGD Kabupaten Kota, selanjutnya pada 28 Mei 2019 konsultasi publik kemudian akan di sampaikan ke dewan, harapannya enam bulan ke depan perdanya sudah selesai.
FGD ini manfaatnya adalah mensinergikan program lima tahun Pemprov Maluku dengan program lima tahun di kabupaten/kota se Maluku yang saat ini dilakukan di kabupaten Malra.
"Intinya FGD ini, kami butuh banyak masukan dan pembobotan dari peserta rapat forum hari ini, sehingga dapat memperkuat indikator saling mendukung antara program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malra," kata Suryadi.
Pemkab Malra harap 13 program prioritas masuk APBD Maluku
Kamis, 16 Mei 2019 16:50 WIB