Polda Malut akan terjunkan 4.053 personel amankan Pilkada 2020

Ternate (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Polda Malut) akan menerjunkan sebanyak 4.053 personel untuk memberikan pengamanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di delapan Kabupaten/Kota di daerah ini.

"Polda Malut melalui delapan Polres di dua Kota dan enam Kabupaten sebanyak 4.053 personil siap pengamanan Pilkada dan untuk anggota Polisi pengawas aliran Masyarakat (PAM)  pengamanan Pilkada di delapan Kabupaten/ Kota sebanyak 2.176  personil, ditambah PAM Tempat Pemungutan Suara (TPS)  1.381  anggota di BKO Brimob dan Samapta  496  total menjadi  1,877 anggota," kata Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Malut, Kombes Pol Juwari di Ternate, Senin.

Menurut dia, untuk personel anggota  Polisi pengawas aliran Masyarakat (PAM)  pengamanan pada Pilkada 2020  ini yakni Kota Ternate  365   personil,  Kota Tidore Kepulauan (Tikep) 254, Halmahera Barat (Halbar) 379, Kabupaten Halamahera Utara (Halut) 28, Haltim 189, Halsel 437, Kepulauan Sula 150, Pulau Taliabu 119. maka jumlah keseluruhan 2.176 personil.

Selanjutnya,  anggota  PAM TPS  Kota Ternate 280 personil,  Kota Tikep 105 personil, Halbar 148, Halut 175, Haltim 189,  Halsel 375,  Kepulauan Sula  50  dan Pulau Taliabu 59 Jumlah 1.381 personil. Ditambah BKO Brimob   masing - masing  kabupaten /Kota 31 anggota  jumlah total 6 Kabupaten ditambah 2 Kota keseluruhan 248 anggota didukung BKO Samapta jumlah yang sama masing - masing 31 anggota sehingga totalnya BKO Samapta 248 anggota  digabungkan jumlah keseluruhan BKO Brimob dan BKO Samapta maka total BKO pada Pilkada  2020 adalah 496 anggota  digabungkan anggota PAM TPS  1.381 orang, maka jumlah anggota 1,877 anggota.

Dia menambahkan, untuk anggaran pengamanan Pilkada 2020 mendatang khusus Polda Malut diajukan Rp.8.92 miliar namun belum ada persetujuan masih dalam proses. Kota Ternate yang diusulkan  11.58 miliar yang disetujui  Rp.7.07 miliar.

Kota Tidore Kepulauan diusulkan Rp.10.90 miliar disetujui hanya Rp2.50 miliar. Halbar yang  diusulkan  Rp.6.72 miliar masih dalam proses belum disetujui. Halut  yang diusulkan Rp.8.01 miliar yang disetujui Rp.5.80 miliar. Halsel yang diusulkan Rp6.46 miliar yang disetujui Rp. 6 miliar. Haltim yang diusulkan Rp.5 30 miliar  juga masih dalam proses belum ada persetujuan. Kepulauan Sula disusulkan Rp.7.89 miliar yang disetujui hanya Rp4 miliar.

Taliabu diusulkan Rp.5.86 miliar disetujui hanya Rp.3 50 miliar dengan demikian maka anggaran yang diusulkan pengamanan Pilkada Rp.71.68 miliar yang disetujui masih Rp. 28.87 miliar

"Kami prediksi yang akan kekurangan anggaran Taliabu dan Haltim dan Polda Malut membutuhkan  pergeseran pasukan sejak H-I masa kampanye pasukan sudah digeser di delapan titik Kabupaten kota. dengan Brimob satu Platon, Dalmas di BKO yang ada pada masing - masing kabupaten/kota," ujarnya.