Ambon (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) membahas usulan Pemkab Kepulauan Tanimbar terkait rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Siaran pers yang diterima ANTARA, Jumat menyatakan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon memboyong sejumlah pimpinan SKPD untuk hadir dalam kegiatan tersebut. rakortas dihadiri pula ketua DPRD, Jaflaun Batlayeri dan sejumlah anggota dewan. Sementara, Menteri Kemnaker diwakili oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Bambang Satrio Lelono, serta para Direktur di Direktorat Binalattas Kemnaker.
"Kami membicarakan tentang peluang pembangunan BLK di Saumlaki dalam rangka mempersiapkan SDM yang handal menyongsong beroperasinya Blok Masela maupun mempersiapkan tenaga terampil di sejumlah bidang," kata Bupati.
Dikatakannya, dirjen merespons baik usulan pemkab dan tahun ini mulai dilakukan perencanaan. Sebagai bentuk keseriusan, disepakati pembentukan tim terpadu antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kemnaker untuk melakukan kajian sekaligus perencanaan pembangunan BLK.
Selain pembentukan tim, beberapa kesepakatan awal yang dibicarakan dalam rakortas adalah Pemkab Kepulauan Tanimbar bertanggungjawab untuk menyediakan lahan dan pembangunan fisik, sementara pihak Kemnaker menyediakan berbagai macam peralatan penunjang untuk program pendidikan dan pelatihan, termasuk melakukan sertifikasi.
"Kita membentuk tim yang terdiri dari Kemnaker dan Pemkab untuk mengkaji pembangunan BLK yang standar sesuai aturan, mengkaji penyediaan jurusan di BLK, mengkaji model operasionalnya, "jelasnya.
Proses pembangunan fasilitas BLK akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan BLK sudah bisa beroperasi pada tahun 2022.
Selain itu, di tahun 2021, sejumlah ASN dari kabupaten itu akan dilatih melalui pendidikan khusus selama 7-12 bulan untuk menjadi instruktur.
Pemkab Tanimbar dan Kemnaker Rakortas pembangunan BLK
Jumat, 13 Maret 2020 8:17 WIB