Kedatangan tamu luar negeri itu diterima langsung Ketua DPW PKS NAD, H. Ghufran Zainal Abidin, anggota DPR RI dari F PKS, M. Nasir Jamil, dan Kabid Kewanitaan Hayati, di Kantor DPW PKS NAD di Banda Aceh, Selasa.
Kedutaan Besar Inggris diwakili Mattheww Philips, dan Sekretaris Politik DR James Waite mewakili Kedutaan Besar Selandia Baru.
James menjelaskan pihaknya telah mengunjungi sejumlah partai peserta pemilu di Aceh. Dari kunjungan tersebut, ada anggota partai yang mengaku tidak menikmati kebebasan untuk melakukan kampanye, karena adanya sejumlah tindakan teror dan intimidasi oleh oknum.
Menanggapi hal tersebut Ghufran mengemukakan intimidasi terus berlangsung di sejumlah daerah seperti Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Besar, Langsa dan sejumlah kabupaten lainnya di Aceh.
Para kader dan pengurus PKS mengalami intimidasi dan teror pemukulan, penganiayaan, hingga ancaman pembunuhan. Bila hal it uterus berlangsung maka hasil pemilu akan mengandung sejumlah catatan buruk, katanya.
Sementara itu Nasir Djamil mengatakan demokrasi di Aceh mengalami cacat atau situasi tidak normal, karena ada kekuatan yang memaksa masyarakat memilih partai tertentu.
Partai tersebut melakukan propaganda keberadaan pemantau di Aceh. Pihak tersebut menggunakan cara?cara militeristik meraih kemenangan, jika demokrasi berjalan murni, maka mereka khawatir tidak mendapat dukungan, katanya.
Hal ini mengakibatkan di sejumlah kabupaten banyak pihak meminta pemilu diundur karena tidak adanya jaminan keamanan. Seharusnya dalam hal ini, negara menjamin hak pilih warga secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
Dalam hal ini pihak kepolisian juga tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pengusutan karena saksi kejadian tidak berani melaporkan ke polisi, katanya.
Sebelumnya, pengurus DPW PKS NAD juga menerima kunjungan dari utusan Kedubes Singapura Jonathan Han Yin Cho selaku Sekretaris I.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
