Kuala Lumpur (ANTARA News) - Para kepala pemerintahan, rakyat dan LSM dari berbagai negara perlu mendukung upaya mengadili pemimpin Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag atas kekejamannya membantai ratusan jiwa dan melukai ribuan warga Palestina melalui serangan militernya.

"Kepala pemerintahan, rakyat dan LSM dari berbagai negara perlu menyatakan dukungannya atas upaya membawa pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional karena kekejamannya di Jalur Gaza," kata Ketua Institut Kajian Internasional dan Strategis (ISIS) Prof. Mohamed Jawhar Hasan di Kuala Lumpur, Rabu.

Dalam wawancara dengan Koresponden ANTARA News Adi Lazuardi, ia mengatakan, walau sulit membawa mereka ke Mahkamah Internasional tapi jika banyak negara, kepala pemerintahan, rakyat dan LSM yang menuntut agar kekejaman tentara Israel ini diadili maka perlu dukungan.

Menurut dia, pemerintah Malaysia sudah secara resmi meminta dukungan semua negara, terutama negara-negara besar untuk membawa kekejaman tentara Israel terhadap rakyat Palestina dibawa ke Mahkamah Internasional.

Kini tinggal bagaimana negara, rakyat dan LSM dari berbagai negara melakukan hal yang sama, yakni menuntut adanya pengadilan internasional seperti kasus Serbia.

Ditambahkannya, sudah cukup bukti kuat yang menunjukkan kekejaman atas kemanusiaan dan pembantaian warga Palestina baik orang tua, anak-anak dan wanita serta kehancuran gedung-gedung umum seperti sekolah, rumah sakit dan masjid akibat serangan Israel untuk dibawa ke pengadilan internasional.

Ketua ISIS Malaysia ini juga yakin walau sulit tapi jika begitu besar desakan dunia internasional, bukan suatu hal yang mustahil para pemimpin Israel bisa diseret ke Mahkamah Internasional seperti juga kekejaman tentara Serbia terhadap rakyat Bosnia dan kekejaman tentara Rwanda.

Bukan Agama

Prof. Jawhar menyatakan serangan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina oleh tentara Israel bukan isu agama, ras atau suku tetapi ini isu kemanusiaan universal. Rakyat Palestina berasal dari berbagai latar belakang dan agama.

"Ini adalah isu kekejaman kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai kemanusiaan universal. Ini kasus kekejaman seperti dilakukan tentara Serbia terhadap Bosnia dan juga kekejaman tentara Rwanda," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemicu konflik di Jalur Gaza bukan disebabkan karena Hamas sering melakukan serangan roket ke wilayah permukiman Yahudi, tapi pemicunya ialah ketika tentara Israel mencoba menutup terowongan yang menghubungkan wilayah Gaza dengan Mesir kemudian menimbulkan konflik dan membunuh beberapa warga Palestina.

Akibat penutupan terowongan dan membunuh sejumlah warga Palestina, ada beberapa serangan roket yang diduga dilakukan oleh Hamas. Atas dasar tuduhan itu, pemerintah Israel kemudian melakukan serangan ke wilayah Gaza, tambahnya.

"Jadi perlu dilihat latar belakang yang jelas bahwa serangan roket itu akibat pemerintah Israel menutup jalur transportasi antara Palestina dengan Mesir yang menimbulkan korban jiwa bagi rakyat Palestina," katanya.

Lagi pula Hamas hanyalah sebuah organisasi sosial-politik bukan sebuah pemerintahan yang memiliki tentara dan perlengkapan yang kuat dan modern. "Ia tidak pantas dihadapi oleh pemerintah dan tentara Israel yang dilengkapi persenjataan modern," Katanya.

Ia juga menganalisis, serangan Israel atas rakyat Palestina memanfaatkan waktu sebelum adanya peralihan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat George W. Bush kepada Barack Obama karena dikhawatirkan jika pada masa Obama, pemerintah Amerika belum tentu akan memberikan izin serangan ke Palestina. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009