Berlanjut, LoI Indonesia-Norwegia diperkuat atasi krisis iklim

Berlanjut, LoI Indonesia-Norwegia diperkuat atasi krisis iklim

Duta Besar Kerajaan Norwegia Vegard Kaale (kiri) bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong (tengah) dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman (kanan) memberikan keterangan dalam jumpa pers 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia di Jakarta, Rabu (27/5/2020). (ANTARA/HO-KLHK)

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Norwegia memutuskan memperkuat kerja sama dalam mengatasi krisis iklim dengan mengamandemen Letter of Intent (LoI) pendanaan iklim dan hutan yang telah berlangsung selama 10 tahun.

“Dari kerja sama selama 10 tahun pengurangan emisi khususnya dari deforestasi dan degradasi hutan banyak prestasi yang dicapai atau achievement, tentu berdasarkan itu kedua negara sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini melalui perubahan-perubahan amandemen terhadap LoI yang ada,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dalam jumpa pers 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia  di Jakarta, Rabu.

Alue mengatakan memang LoI yang ada saat ini akan diperkuat. “Jadi kalau di REDD+ yang pertama kita hanya fokus ke pengurangan degradasi dan deforestasi hutan, sekarang kita juga mau memasukkan gambut dan mangrove dalam kerja sama yang baru”.

Baca juga: Emisi turun, Indonesia segera peroleh 56 juta dolar AS dari Norwegia

Karena, menurut dia, restorasi gambut juga banyak yang sukses dilakukan dan apa yang sudah dilakukan masyarakat dan pihak lainnya perlu diberikan penghargaan.

“Jadi memang tittle utamanya kerangka REDD+ tapi kontekstual implementasinya kita lebih banyak mendukung kegiatan di tapak. Seperti Perhutanan Sosial itu banyak kita beri ijin untuk kelola hutan, kemudian rehabilitasi hutan dan pengembangan bibit rakyat atau desa,” ujar Alue.

Indonesia, menurut dia, akan mendorong itu semua diperkuat untuk menyerap CO2. “Intinya kita perkuat REDD+ di hutan plus di mangrove dan gambut. Jadi basisnya tetap REDD+”.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Norwegia Vegard Kaale mengatakan amandemen LoI masih didiskusikan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia. Namun dirinya memastikan amandemen tersebut akan disepakati tahun ini.

Baca juga: Indonesia optimalkan dana iklim Norwegia untuk capai target NDC

Ia mengatakan Norwegia akan menyambut upaya Indonesia yang lebih ambisius dalam mengurangi deforestasi dan mencari standar lingkungan yang lebih tinggi lagi untuk menyertifikasi pengurangan emisi.

Kaale mengatakan Norwegia optimistis melanjutkan kerja sama tersebut setelah 10 tahun berjalan. Mereka sadar menghadapi isu yang kompleks sehingga membutuhkan waktu untuk membentuk struktur agar dapat berjalan diawal.

Namun saat ini Norwegia sangat siap melanjutkan kerja sama dan mempererat trajectory yang sudah dilakukan di periode 2016-2017 dan akan dilanjutkan ke periode selanjutnya.

Kaale juga mengatakan saat berbicara kesepakatan bilateral maka Norwegia tentu akan juga memastikan itu dapat memperkuat komitmen mereka memperkaya hutan hujan tropis global.

Baca juga: Peneliti: Konservasi mangrove bisa kurangi 10-30 persen emisi tahunan
Baca juga: Pakar tegaskan peran penting mangrove dalam mengekang perubahan iklim
Baca juga: KLHK: Harus ada komitmen penurunan emisi dalam NDC perubahan

Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020