Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita hukum kemarin (Selasa 23/6) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari demo tolak kedatangan 500 TKA di Sulawesi Tenggara hingga Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 yang diajukan Din Syamsuddin dkk tidak diterima Mahkamah Konstitusi.
Berikut lima berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:
1. Demo tolak kedatangan 500 TKA di Sultra lanjut hingga Selasa malam
Aksi unjuk rasa penolakan terhadap kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja di PT VDNI dan PT OSS Morosi, Kabupaten Konawe, berlanjut hingga Selasa malam.
Selengkapnya baca di sini
2. Ricuh, Demo tolak kedatangan 500 TKA di Sultra
Demontrasi penolakan terhadap kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di PT VDNI dan PT OSS di Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga Selasa malam berlangsung ricuh.
Selengkapnya baca di sini
3. Pengunjuk rasa tolak kedatangan TKA di Sultra membubarkan diri
Para pengunjuk rasa yang menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA), di simpang empat menuju Bandara Haluoleo di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, membubarkan diri pada Rabu dini hari.
Selengkapnya baca di sini
4. Positif COVID-19, tahanan batal masuk lapas di Riau
Seorang tahanan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau batal menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tembilahan karena berdasarkan hasil tes cepat reaktif dan setelah menjalani tes usap, dinyatakan positif COVID-19.
Selengkapnya baca di sini
5. Uji materi Perppu penanganan COVID-19 tidak diterima MK
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 yang diajukan Din Syamsuddin dkk tidak diterima Mahkamah Konstitusi karena kehilangan objek.
Selengkapnya baca di sini
