AS siap larang kontrak federal ke perusahaan pengguna produk Huawei

AS siap  larang kontrak federal ke perusahaan pengguna produk Huawei

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping . (ANTARA/REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk menyelesaikan dokumen regulasi yang melarang institusi pemerintahan membeli barang atau jasa dari perusahaan pengguna produk buatan lima perusahaan China, termasuk Huawei, pada pekan ini.

Regulasi yang dikeluarkan Dewan Pembuat Peraturan Federal itu direncanakan mulai berlaku pada 13 Agustus.

"Bangsa kita menghadapi bahaya besar dari musuh asing seperti China yang mencoba untuk menyusup ke dalam sistem," kata pelaksana jabatan direktur manajemen dan anggaran Gedung Putih, Russ Vought, dalam pernyataannya kepada Reuters, Kamis.

"Pemerintahan Trump tengah menjaga pemerintah yang kuat dalam melawan jaringan keji seperti Huawei dengan memberlakukan larangan dalam pengadaan federal," kata dia menambahkan.

Perusahaan-perusahaan China yang produknya masuk ke dalam daftar terlarang itu, selain Huawei, adalah Dahua, Hikvision, Hytera Communications Corp, dan ZTE Corp.

Baca juga: AS minta China revisi aturan ekspor APD corona
Baca juga: Pertama di AS, Missouri tuntut China bayar kerugian akibat COVID-19


Regulasi itu mungkin berdampak luas bagi perusahaan yang menjual barang dan jasa kepada pemerintah AS. Mereka kini harus mendapatkan sertifikasi yang menyatakan tidak menggunakan produk, misalnya, dari Dahua atau Hikvision, sekalipun keduanya adalah perusahaan kamera pengawas terkemuka dunia.

Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan yang sebelumnya menggunakan produk radio dua arah dari Hytera, atau peralatan komunikasi dan telepon pintar dari Huawei dan ZTE.

Perusahaan yang biasa menggunakan produk dari lima perusahaan China itu dalam kegiatan operasional mereka sehari-hari tidak akan dapat lagi menjual barang atau jasa kepada pemerintah AS tanpa mengantongi izin pengecualian dari pemerintah sendiri.

Menurut data Kantor Akuntabilitas Pemerintah, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari 500 juta dolar AS (sekitar lebih dari Rp7,2 triliun) untuk sejumlah kontrak terkait pengadaan barang dan jasa.

Sumber: Reuters

Baca juga: China hentikan impor daging dari Amerika dan Eropa
Baca juga: Penasihat perdagangan AS sebut perjanjian perdagangan China "berakhir"
Pewarta : Suwanti
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020