Megawati minta BMKG update peta kerawanan untuk mitigasi bencana

Megawati minta BMKG update peta kerawanan untuk mitigasi bencana

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan arahan secara virtual di hadapan peserta Sekolah Partai PDIP gelombang III, di Jakarta, Minggu (13/9/2020). (ANTARA/HO-PDIP)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperbaharui dan memperbaiki distribusi peta rawan bencana serta informasi cuaca untuk kepentingan petani, nelayan, dan kepentingan mitigasi bencana nasional.

Pesan Megawati itu disampaikan dalam acara Pembukaan Bersama Sekolah Lapang BMKG Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Senin, seperti dikutip dalam siaran persnya.

Megawati diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di dalam acara yang dihadiri juga oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta lebih dari 500 perwakilan BMKG dari seluruh Indonesia itu.

Baca juga: Megawati usulkan kurikulum Unhan sertakan kunjungan ke daerah

Baca juga: S3 di Unhan, Hasto ingin perkuat teori geopolitik Indonesia bagi dunia


Dalam pengarahan Megawati yang disampaikan Hasto, menyebutkan, Indonesia memiliki potensi bencana begitu besar.

Sebagai bukti, pada 2019 saja, terjadi 11.500-an gempa dengan berbagai magnitudo serta aspek loncatan curah hujan ekstrem. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan lingkungan yang masif, dipicu oleh pembangunan yang tak memperhatikan keseimbangan alam.

Sementara di sisi lain, Indonesia dibangun berdasar Pancasila yang berbasis pada prinsip membebaskan manusia Indonesia dari penjajahan dan prinsip kesejahteraan.

Proklamator RI Bung Karno pernah bertemu Marhaen, yang menginspirasi bahwa kemerdekaan Indonesia harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang miskin, yang sebagian besar adalah petani dan nelayan.

"Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya," kata Hasto.

Oleh karena itu, kata Hasto, Megawati mengharapkan BMKG bisa terus mengeluarkan peta daerah rawan bencana. Baik itu bencana tanah longsor, prakiraan cuaca curah ekstrem, kapan petani baik untuk menanam, hingga kapan nelayan bisa melaut dengan aman.

"Kami harap BMKG bisa mengerjakan kerja sama penelitian cuaca bersama Perguruan tinggi, sehingga penerapan teknologi modern untuk kepentingan petani nelayan dapat ditingkatkan," tuturnya.

Megawati juga berpesan soal kebakaran hutan dimana BMKG perlu memperkuat informasi potensi titik api.

Baca juga: Megawati instruksikan calon kepala daerah patuhi kebijakan Covid-19

Baca juga: Megawati ancam kader tidak solid menangkan Pilkada


Informasi itu, kata Hasto, dibutuhkan untuk wilayah dengan kadar gambut tinggi yang biasanya memiliki batubara, serta wilayah dengan konsentrasi cahaya matahari yang harus diwaspadai.

"Sehingga bangsa Indonesia bisa hadir sebagai bangsa yang sadar dimana dia hidup adalah rawan bencana," ujarnya.

Selain itu, kata dia, betapa pentingnya BMKG memetakan daerah rawan likuifaksi, demi mencegah bencana seperti yang pernah terjadi di Kota Palu.

Sebab bagi PDIP, peta bencana dari BMKG sangat dibutuhkan oleh para kepala daerah dalam menjabarkan peta ruang dan tata kota. PDIP sendiri memastikan bahwa semua kepala daerah dari partainya untuk selalu membasiskan tata kota wilayahnya berbasis pengetahuan di peta rawan bencana dikeluarkan BMKG.

"Seluruh peta bencana BMKG akan dijabarkan dalam peta ruang, arsitektur, dalam sistem desain rumah tahan gempa misalnya, sistem tata kota, sistem irigasi, perencanaan yang semesta sehingga kita sebagai bangsa sadar persoalan iklim dan bencana," begitu pesan Megawati yang disampaikan Hasto.

Selanjutnya, Megawati juga mengharapkan agar rakyat Indonesia dan badan seperti BMKG bersedia belajar dari bangsa lain seperti Jepang dan China. Negara-negara itu dianggap berhasil membangun kesadaran rakyatnya akan kerawanan bencana.

Terkait dengan Sekolah Lapang BMKG yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, Hasto mengatakan pihaknya berharap ajang ini bisa menambah pengetahuan cuaca dan mengintegrasikan diri dengan aspek kebencanaan.

Oleh karena itu, kerja sama BMKG dengan Baguna PDIP, yang satu-satunya dimiliki parpol di Indonesia, adalah jalan kemanusiaan.

"Kami bergerak tanpa pernah membedakan suku, agama, status sosial. Yang tak pilih PDI Perjuangan pun, Baguna wajib hadir dan menolong. Maka itu kami berterima kasih dukungan BMKG karena selama ini kita bekerja sama dengan baik," pungkas Hasto.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan melalui Sekolah Lapang BMKG, baik sekolah lapang iklim, cuaca nelayan, geofisika, maka pihaknya berjuang keras agar para petani, nelayan, dan masyarakat umum mampu bertahan, mampu selamat, beradaptasi dengan kondisi cuaca dan geofisika tersebut.

"Bahkan dalam kondisi tersebut, petani, nelayan, masih mampu melaksanakan kegiatan produktif menghasilkan pangan, pelayaran, dan masyarakat mampu tetap tangguh dalam kondisi rentan ini," katanya.

Baca juga: BMKG ajak petani siasati perubahan iklim melalui rekayasa komoditas

Baca juga: Sekolah lapang iklim BMKG jadi contoh literasi iklim Asia-Pasifik


Menurut dia, pihaknya memerlukan mediator untuk menyampaikan informasi cuaca yang meliputi kepentingan petani, nelayan, dan penanggulangan bencana.

Dalam konteks itu juga, tambah Dwikorita, Sekolah Lapang BMKG ini diperlukan agar pemanfaatan informasi dari BMKG bisa optimal dan mengurangi kesalahpahaman.

Baca juga: Sekolah Lapang Iklim jangkau sekitar 9.000 peserta di 33 provinsi

Baca juga: Pemahaman agroklimat tingkatkan produksi padi 10-20 persen
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020