PUPR: Kota harus mampu tahan bencana alam dan penyakit

PUPR: Kota harus mampu tahan bencana alam dan penyakit

Kendaraan melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat selama sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, terjadi penurunan yang fluktuatif pada volume kendaraan masuk ke Ibu Kota hingga 19 persen. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan kota-kota di Indonesia ke depannya harus memiliki kemampuan menahan tekanan akibat bencana baik alam maupun nonalam seperti krisis pandemi COVID-19.

"Kota harus memiliki kemampuan untuk menahan tekanan atau shock yang diakibatkan oleh kejadian bencana baik bersifat alam maupun nonalam, termasuk kejadian wabah penyakit seperti COVID-19," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian ESDM Danis Hidayat Sumadilaga dalam seminar daring di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kota-kota di Indonesia ke depan harus dipastikan memiliki dukungan infrastruktur permukiman yang memadai dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dan kota cerdas, berdaya saing serta berbasis teknologi.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa 56,7 persen penduduk tinggal di perkotaan. Kemudian diperkirakan pada 2035 meningkat menjadi 66,6 persen penduduk akan tinggal di perkotaan.

Hal tersebut diakibatkan pertambahan penduduk, terutama disebabkan dari pesatnya laju urbanisasi yang harus kita antisipasi dengan baik.

"Kejadian pandemi pada hakikatnya merupakan suatu momentum pembelajaran sekaligus untuk merefleksikan kembali tentang pembangunan infrastruktur terutama di perkotaan, sehingga kota-kota kita berketahanan dan mampu menghadapi situasi pandemi di masa sekarang dan masa depan," ujar Danis.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bila diamati terdapat beberapa pembelajaran dalam pembangunan perkotaan ke depannya, antara lain kebutuhan fasilitas medis sebagai bagian dari pelayanan perkotaan, pengendalian kepadatan penduduk, dan penyediaan transportasi publik yang baik.

Selain itu, pembelajaran lainnya yakni kecukupan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas, penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pendekatan kota cerdas dan berbasis teknologi (smart city), dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan.

Baca juga: PUPR: Program kota tanpa kumuh serap 12.046 tenaga kerja
Baca juga: Kementerian PUPR ingin "wajah" kota-kota Indonesia inklusif pada 2030
Pewarta : Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020