Magelang (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Magelang, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung para siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di daerah setempat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara dalam jaringan.

Kepala Dinsos Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih di Magelang, Kamis, mengatakan bantuan itu untuk meringankan orang tua dan peserta didik, khususnya dari kalangan ekonomi rendah, dalam pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19.

"Terkadang bagi warga yang kurang mampu, kuota ini jadi masalah sekaligus kendala untuk mendapatkan pembelajaran. Adanya bantuan ini, harapan kami bisa mengurangi beban orang tua siswa," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Magelang.

Ia menyebut total jumlah bantuan selama setahun, yakni untuk siswa SD Rp900.000 per orang, SMP Rp1,5 juta per orang, dan SMA Rp2 juta per orang, sedangkan untuk peserta didik disabilitas Rp3 juta per orang.

Baca juga: Dana Desa Sepakung dimanfaatkan untuk KBM daring

Baca juga: Ganjar instruksikan Disdikbud Jateng siapkan skenario KBM tatap muka


Sebelum pandemi, kata dia, bantuan itu hanya dapat diambil setiap triwulan sekali, namun sejak pandemi diberikan setiap bulan dengan harapan bisa melancarkan KBM daring mereka.

Dia mengatakan mulai September 2020, orang tua siswa bisa mengambil dana bantuan pelajar tersebut mulai dari Rp75.000 per bulan untuk anak SD, Rp125.00 untuk anak SMP, dan Rp166.000 untuk anak SMA.

"Bantuan ini diambil sampai dengan Desember 2020. Diprioritaskan untuk si anak, misalnya dengan membelikan kuota internet, kan mereka membutuhkan itu sekarang. Kalau seragam saya kira malah tidak," ujar dia.

Bantuan juga disalurkan kepada penyandang disabilitas dengan rincian Rp200.000 per bulan per anak dan anak usia dini Rp250.000 per bulan, sedangkan ibu hamil dan lansia, masing-masing Rp250.000 dan Rp200.000.

Ia juga mengatakan bahwa pada Oktober 2020, bantuan sosial tunai (BST) dari APBD Kota Magelang akan dicairkan kepada 2.291 kepala keluarga (KK) di daerah itu. Jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan dengan saat pendataan pada Juni 2020 yang mencapai 5.000 KK.

"Jumlahnya memang turun, sebagian ada yang sudah mendapat bantuan dari sumber lain, seperti Kartu Pra Kerja, BPJS Tenaga Kerja, bantuan untuk UMKM, bantuan dari Jaring Pengaman Sosial (JPS), PKH, bantuan paket sembako, dan lainnya," kata dia.*

Baca juga: Komunikasi efektif orang tua dengan anak-guru optimalkan KBM daring

Baca juga: Disdik Sampang lanjutkan kegiatan belajar tatap muka

Pewarta: M. Hari Atmoko
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020