HNW: Menggunakan hak pilih adalah satu cara merawat warisan pejuang

HNW: Menggunakan hak pilih adalah satu cara merawat warisan pejuang

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Peran Santri Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Diskusi dengan pimpinan pondok pesantren tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri serta mensyukuri lahirnya undang-undang pesantren. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan menggunakan hak pilih dengan baik merupakan salah satu cara merawat warisan para pejuang.
 
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengajak masyarakat Indonesia agar berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah pada penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020.
 
Car berpartisipasi itu, katanya, dengan memanfaatkan hak pilih yang dimiliki untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang berkualitas, ketahuan rekam jejaknya dan bisa berbuat adil.
 
Jangan sampai hak pilih yang dimiliki disia-siakan dan tidak digunakan untuk memilih calon kepala daerah yang baik. Atau malah dijual dengan harga yang murah.
 
Misalnya saja ditukar dengan beras atau uang transport, kemudian memilih pasangan calon yang memberi uang tersebut tanpa memikirkan kualitasnya.

Baca juga: Bamsoet dorong pihak terkait beri perhatian khusus untuk Pilkada 2020
 
"Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membangun daerah, dengan cara memilih pemimpin yang baik. Yang bisa bersikap adil, amanah dan membela kepentingan masyarakat," kata Hidayat.
 
Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid secara daring saat menjadi pembicara pada acara Temu Tokoh Nasional Kebangsaan dihadapan Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
 
Hak pilih yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya kata Hidayat adalah buah Reformasi. Dulu sebelum Reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.
 
Setelah reformasi, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kedaulatan kepada masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya, karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
 
"Keputusan memberikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia dilakukan melalui pertimbangan matang oleh berbagai kalangan termasuk akademisi dan tokoh agama. Karena itu kesempatan memilih kepala daerah ini harus digunakan sebaik-baiknya, bukan malah dikafir-kafirkan ataupun dibid'ahkan," kata Hidayat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Masyarakat harus sukseskan pilkada
 
Menggunakan hak pilih dengan baik kata Hidayat merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan warisan para pendiri bangsa, termasuk ulama dan umara.
 
Karena, NKRI yang diproklamirkan pada 17 Agustus merupakan buah jihad dan ijtihad para ulama dan umara. Tak sedikit sultan dan raja yang menyerahkan kekuasaannya untuk bergabung dengan NKRI, salah satunya adalah Sultan Syarif Kasim II, Raja di Kesultanan Siak Indrapura Riau.
 
Beberapa saat setelah Indonesia merdeka Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya kepada pemerintah NKRI di Jakarta. Ia memilih bergabung dengan NKRI.
 
Ia juga menyerahkan tanah mahkota kerajaan berbahan emas serta uang sebesar 13 juta Golden, setara dengan Rp1,3 triliun.

Baca juga: MPR sebut agenda pilkada dalam rangka penguatan NKRI
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020