Pengunjuk rasa Thailand minta raja serahkan kendali kekayaan

Pengunjuk rasa Thailand minta raja serahkan kendali kekayaan

Dokumentasi - Raja baru Thailand Maha Vajiralongkorn (tengah), Ratu Suthida (kanan) dan Putri Bajrakitiyabha melambaikan tangan di balkon Suddhaisavarya Prasad Hall di Grand Palace saat Raja muncul di hadapan publik untuk menerima ucapan selamat dari para warga di Bangkok, Thailand, Senin (6/5/2019). (ANTARA/REUTERS/JORGE SILVA/tm)

Bangkok (ANTARA) - Para pengunjuk rasa Thailand, Rabu, meminta Raja Maha Vajiralongkorn untuk menyerahkan kendali atas kekayaan kerajaan bernilai puluhan miliar dolar, saat demonstrasi beberapa bulan terakhir terfokus pada monarki negara itu.

Para pengunjuk rasa telah melanggar hal yang sejak lama dianggap tabu, yaitu mengkritik raja.

Polisi telah memanggil banyak pemimpin pengunjuk rasa atas tuduhan menghina monarki, yang dapat diancam hukuman 15 tahun penjara.

"Hukum ini kuno dan biadab. Setiap kali digunakan, ia merusak monarki dan bangsa," kata Parit "Penguin" Chiwarak, yang termasuk di antara mereka yang menghadapi dakwaan.

Demonstrasi, yang diikuti oleh beberapa ribu orang, awalnya dijadwalkan di Biro Properti Mahkota, yang mengelola aset kerajaan.

Tetapi setelah polisi membangun barikade pengepungan dari peti kemas dan kawat berduri, unjuk rasa dipindahkan ke markas besar Siam Commercial Bank (SCB). Raja memiliki lebih dari 23 persen saham di sana, menjadikannya sebagai pemegang saham terbesar.

“Seharusnya saham SCB bukan milik raja tetapi kementerian keuangan, jadi dividennya bisa digunakan untuk membangun negara,” kata Boss (28), seorang pengunjuk rasa yang enggan menyebutkan nama lengkapnya.

Istana tidak memberikan komentar sejak protes dimulai. Tetapi ditanya tentang aksi pengunjuk rasa baru-baru ini, sang raja mengatakan mereka "semua dicintai dengan cara yang sama".

Beberapa kritikus raja mengutip kata-kata itu dengan sinis setelah polisi melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang atas tuduhan menghina kerajaan, yang dikatakan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada Juni tidak digunakan atas permintaan raja.

Kelompok pembela hak asasi manusia internasional juga mengutuk penggunaan tuduhan itu. Sumber polisi mengatakan 15 pemimpin protes menghadapi dakwaan, yang harus mereka pahami pada akhir bulan.

Ketika menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan pemerintah telah berpikiran terbuka terhadap hak dan kebebasan meskipun banyak ekspresi ceroboh yang menyinggung mayoritas.

"Pemerintah harus menggunakan kewenangannya," ujar dia.

Sejak Juli, pengunjuk rasa telah menyerukan pencopotan Prayuth, mantan pemimpin junta. Prayuth menolak tuduhan bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta 2014.

Para pengunjuk rasa berusaha membuat raja lebih bertanggung jawab di bawah konstitusi. Mereka juga mendesak agar perubahan, yang dulu memberinya kendali pribadi atas beberapa unit militer dan aset mahkota --yang diperkirakan bernilai lebih dari 30 miliar dolar AS, ditarik.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Thailand ancam gunakan seluruh aturan hukum untuk jerat demonstran

Baca juga: Polisi Thailand tuntut siswa SMA karena aksi protes

Baca juga: Dua pedemo di Thailand didakwa berupaya menyerang ratu


 

Puluhan ribu demonstran tuntut reformasi monarki kerajaan Thailand

Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020