Tanjungpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan masa bakti gubernur dan wakil gubernur Kepri masa jabatan 2016-2021 akan berakhir pada 12 Februari 2021.

Dalam Sidang Paripurna pengumuman berakhirnya masa bakti di kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu, Gubernur Kepri Isdianto tidak hadir karena sedang dinas di luar kota, Batam. Namun kehadirannya diwakilkan oleh Sekdaprov Kepri Tengku Said Arif Fadillah.

"Hari ini, kami mengumumkan masa jabatan Gubernur Kepri Isdianto resmi berakhir tanggal 12 Februari 2021," kata Wakil Ketua DPRD III Kepri Tengku Afrizal Dahlan saat memimpin sidang paripurna.

Selanjutnya, kata Dahlan, pimpinan DPRD akan mengusulkan ke Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan pemberhentian Isdianto sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dahlan dalam kesempatan ini menyampaikan DPRD sebagai representasi seluruh masyarakat Kepri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Isdianto yang telah mengabdikan diri serta membangun daerah sejak dilantik jadi Gubernur Kepri tanggal 27 Juli 2020.

Isdianto meneruskan sisa jabatan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri Muhammad Sani-Nurdin Basirun periode 2016-2021. Seperti diketahui Gubernur Muhammad Sani meninggal dunia setelah dilantik tanggal 12 Februari 2016, tepatnya tanggal 8 April 2016.

Setelah itu, Wakil Gubernur Nurdin Basirun mengambil alih jabatan Gubernur Kepri, dan Isdianto menjabat Wakil Gubernur Kepri.

Kemudian, tanggal 7 Juli 2019 Gubernur Nurdin Basirun ditangkap KPK terkait suap izin dana reklamasi. Selanjutnya, tanggal 27 Juli 2020 Isdianto resmi jadi Gubernur Kepri berdasarkan keputusan Presiden RI.

"Ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi juga disampaikan kepada gubernur dan wakil almarhum Muhammad Sani dan Nurdin Basirun yang telah memulai kerangka pondasi pembangunan Kepri masa jabatan 2016-2021," ujar Dahlan.

Politisi NasDem itu turut memaparkan sejumlah torehan keberhasilan Pemprov Kepri mengacu pada visi misi 2016-2021 yakni terwujud Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, Sejahtera, Ramah dan Unggul Bidang Maritim.

Salah satu tolok ukur keberhasilan itu, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 Kepri merupakan terbaik se Sumatera dan peringkat keempat se Indonesia.

Berdasarkan data BPS, pembangunan manusia 2019 mengalami kemajuan 75,48, atau meningkat 0,64 poin jika dibanding IPM 2018 sebesar 74,84

Selain itu, ekonomi Kepri 2019 tumbuh sebesar 4,89 persen atau naik 2019 tumbuh 4,58 persen, namun pada 2020 ekonomi Kepri triwulan II mengalami kontraksi minus 6,66 persen, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti berkurangnya jumlah wisman akibat pandemi COVID-19, kemudian berkurangnya pasokan bahan baku, dan penundaan investasi wisata halangan kapal manufaktur.

Kendati ekonomi diprediksi turun, lanjutnya, masih ada kabar positif, di mana inflasi periode Januari - April 2020 lebih rendah dibanding rata-rata inflasi bulan selama selama 3 tahun terakhir.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Pemprov Kepri saat ini ialah menurunkan jumlah penduduk miskin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait agar warga Kepri jadi lebih sejahtera.

"Tidak berlebihan jika kita menaruh harapan yang besar kepada pimpinan baru, mengingat capaian yang telah diraih sampai saat ini," demikian Dahlan.

Pewarta: Ogen
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021