Jakarta (ANTARA) - Badan Eksekutif Nasional (BEM) Nusantara menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu mengubah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang lebih transparan dan berkeadilan, terutama di 100 hari kerja sejak dilantik Presiden Joko Widodo.

"Sejumlah program 100 hari kerja Kapolri telah berjalan untuk mengubah Korps Bhayangkara menuju Polri yang presisi, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan," kata Ketua BEM Nusantara Dimas Prayoga melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Integritas Kapolri, lanjut dia, sudah mulai terlihat pada saat uji kelayakan dan kepatutan. Kapolri dinilai berani membuat komitmen agar hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Baca juga: HMI-MPO harap kapolri perkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian

Menurut Dimas, Jenderal Sigit juga membuat terobosan yang maksimal dalam hal pelayanan publik lebih baik. Program yang mengedepankan digital membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah diterima masyarakat.

"Pertama, adanya aplikasi e-Dumas (elektonik pengaduan masyarakat) yang membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri," katanya.

Kedua, adanya aplikasi untuk memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) yang cukup membantu dan adaptif terhadap situasi sekarang yang masih dalam suasana pandemi COVID-19.

Ketiga berlakunya electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau kamera tilang elektronik di beberapa provinsi untuk meminimalisir pungutan liar di jalan dan menerapkan tilang dalam jaringan (daring) supaya transparan dan akuntabel.

Baca juga: Kapolri tegaskan kebijakan larangan mudik untuk lindungi masyarakat

"Penguasaan teknologi menjadi poin plus di mata saya untuk Jendral Sigit. Hal ini sangat patut kita apresiasi," ujarnya.

Lebih lanjut, BEM Nusantara menilai 100 hari program kinerja Kapolri diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat. Program presisi yang dicanangkan membuat kepercayaan publik meningkat.

Meskipun demikian, Dimas menyoroti hal-hal yang dianggap masih perlu diperbaiki di bawah arahan Kapolri. Salah satunya ialah masih adanya tindakan represif aparat di lapangan dalam beberapa aksi demonstrasi.

"Seperti yang baru saja terjadi dalam kasus Wadas dan demonstrasi saat Hari Buruh dan Hari Pendidikan kemarin," kata dia.

Baca juga: Program digital kepolisian menandai 100 hari kinerja Kapolri

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021