Seharusnya pemerintah Taiwan sangat mendukung iniTaipei (ANTARA) - Pemerintah Taiwan pada Senin membatalkan keputusan dari sebuah pulau dekat dengan China, Kinmen, yang mengamanatkan tes COVID-19 untuk semua kedatangan dan menegurnya karena tidak mengikuti undang-undang bahkan ketika pihak berwenang menangani peningkatan kasus infeksi domestik.
Taiwan sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 setelah berbulan-bulan berhasil mengendalikan pandemi dengan baik, dengan aturan pembatasan diberlakukan di seluruh pulau itu untuk membatasi pertemuan. Sekolah-sekolah di Taiwan ditutup dan orang-orang disuruh bekerja dari rumah sebanyak mungkin.
Sementara Taiwan sedang meningkatkan jumlah pengujian, pemerintah telah dikritik oleh partai-partai oposisi karena penundaan, terutama selama akhir pekan ketika kepala departemen kesehatan mengumumkan suatu "kalibrasi regresi" jumlah kasus yang meningkatkan total infeksi virus corona Taiwan.
Baca juga: Taiwan larang kedatangan dari India
Baca juga: Taiwan terapkan aturan COVID, minta warga tidak panik belanja
Pada Minggu (23/5), pemerintah daerah Kinmen, yakni pulau yang terletak di seberang kota Xiamen China dan berada di bawah kekuasaan Taiwan sejak akhir perang saudara China pada 1949, mengatakan semua pendatang harus menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif, atau diuji pada saat kedatangan.
Namun pada Senin pagi, Pusat Komando Epidemi Pusat, yakni sebuah badan lintas departemen yang memimpin tanggapan COVID-19, mencabut perintah itu dengan mengatakan pembatasan masuk dan keluar atau tes paksa harus diputuskan oleh pemerintah Taiwan.
"Jika pemerintah kabupaten Kinmen masih memiliki kebutuhan khusus untuk pencegahan epidemi lokal, mereka harus menyelesaikan prosedur hukum sesuai dengan undang-undang, dan secara resmi menyerahkan rencana dan meminta instruksi pusat komando untuk memberlakukan aturan," kata pusat komando itu.
Kinmen adalah kubu partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), yang memerintah China hingga 1949 ketika pemerintahnya melarikan diri ke Taiwan setelah kalah perang saudara dengan komunis.
Anggota parlemen Kinmen, Jessica Chen dari KMT, mengatakan pulau itu hanya memiliki kapasitas medis terbatas dan membutuhkan tindakan khusus untuk perlindungan.
"Seharusnya pemerintah Taiwan sangat mendukung ini," ujar Chen.
Taiwan telah meminta warga menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan, tetapi tidak menerapkan perintah untuk menghentikan pergerakan orang, kecuali mereka terinfeksi virus corona.
Sumber: Reuters
Baca juga: Taiwan dapat 400.000 dosis vaksin saat kasus COVID meningkat
Baca juga: Taiwan nyatakan sedang dalam pembicaraan untuk vaksin COVID dari AS
Penerjemah: Yuni Arisandy
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021
