DKI tunggu keputusan pemerintah pusat soal kemungkinan hentikan BST

DKI tunggu keputusan pemerintah pusat soal kemungkinan hentikan BST

Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta menunggu keputusan pemerintah pusat soal kemungkinan menghentikan Bantuan Sosial Tunai (BST) seiring dengan keadaan pandemi COVID-19 yang membaik.

"Kami menunggu keputusan pemerintah pusat. Terkait pemberian bantuan sosial tunai nanti biar itu menjadi domain pemerintah pusat. Kami menunggu kebijakan pemerintah pusat," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam.

Baca juga: 907.616 KK terima bantuan sosial tunai DKI pada Senin ini

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut bahwa Pemprov DKI tak akan melanjutkan penyaluran BST pada  masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 bersamaan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tak lagi menyalurkan bansos tunai.

"Kemarin saya telepon Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri. Saya tanya, BST ada enggak berikutnya? Dia bilang enggak ada karena tergantung pemerintah pusat," kata Mujiyono saat dihubungi.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, bansos tunai sebesar Rp300 ribu per Kepala Keluarga (KK) beberapa waktu lalu diberikan lantaran kondisi pandemi COVID-19 yang tengah parah. Pemerintah, kata dia, bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Sementara saat ini Mujiyono mengatakan kondisi pandemi relatif telah membaik. Terlebih, saat ini Jakarta telah berstatus PPKM Level 3 sehingga terdapat sejumlah penyesuaian untuk tempat usaha.

Mujiyono menyebut hal itu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ketimbang bantuan sosial tunai.

"Keinginan masyarakat itu kembali dibuka kebebasan berusaha. Mereka berikhtiar dengan protokol kesehatan ketat dan bisa leluasa mencari nafkah," ucap dia.

Baca juga: Pemkot Jakarta Barat pastikan 400.293 keluarga terima BST

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini belum dapat memastikan pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pemerintah menyalurkan BST untuk membantu masyarakat yang terdampak aturan PPKM.

Saat itu, Kemensos mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama dua bulan yakni untuk Mei dan Juni, yang cair pada Juli.

"Yang PPKM itu kan BST. Itu sudah kita berikan dua bulan. Jadi nanti policy-nya berikutnya kita lihat," ujar Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Selasa (24/8).

Kemensos menyalurkan BST sebesar Rp600 ribu sekaligus. Per bulan, Kemensos memberikan sebesar Rp300 ribu.

Mantan Wali Kota Surabaya tersebut belum memastikan BST bakal kembali cair. Menurut Risma, saat ini perekonomian telah berjalan.

Selain itu, Risma mengatakan perekonomian di Indonesia telah bergerak, meski di tengah kondisi PPKM.

"Sekarang sudah gerak ekonominya. Ya kan enggak bisa kemudian semuanya dibebankan ke pemerintah," ucap Risma.

Baca juga: PT Pos mulai salurkan bansos tunai untuk warga DKI Jakarta
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021