Risma minta bank Himbara-Pemda Kalsel jemput bola penerima bansos

Risma minta bank Himbara-Pemda Kalsel jemput bola penerima bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) saat memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (15/9/2021). (Antara/HO-Kemensos)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bank Himbara dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil inisiatif untuk jemput bola bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transpor. Kasihan KPM-nya," kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT).

Baca juga: Mensos Risma surati Bupati Sleman soal DTKS

Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Di kawasan tersebut, secara umum adalah dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu sampaiRp600 ribu.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma.

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.

Dalam jangka panjang, Risma akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan, dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Risma.

Baca juga: Risma beberkan empat strategi atasi masalah penyaluran bansos

Baca juga: Mensos soroti temuan penyaluran PKH-BPNT terhambat di Jateng


Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Risma, persoalan penyaluran bansos sekitar belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi pada penyaluran KPM PKH maupun BPNT.

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata dia.

Risma meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021