Jakarta (ANTARA News) - PT Biro Klasifikasi  Indonesia (BKI)  diminta menertibkan jajarannya terkait dugaan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai kondisi hasil pemeriksaan kapal di lapangan, karena BUMN  yang bergerak di bidang jasa penilai teknis kapal itu menjadi tonggak dalam keselamatan kapal laut. 

Anggota Komisi V DPR Ali Wongso Sinaga mengemukakan hal itu kepada wartawan di Jakarta,  Minggu.

Ali wongso mengharapkan, jajaran BKI diharapkan mampu meningkatkan kualiats SDM, sehingga sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan kondisi di lapangan serta mampu menjadi acuan dalam mewujudkan keselamatan penumpang kapal laut.
 
BKI yang didirikan pada 1964, adalah salah satu BUMN yang mendapat tugas pemerintah untuk membantu Kementerian Perhubungan dalam menilai kalaikan lautan kapal-kapal bendera Indonesia yang telah dikelaskan oleh BKI.  Diduga ada beberapa sertifikat yang diterbitkan BKI tidak sesuai kondisi kapal di lapangan.
 
Sertifikat tersebut adalah  merupakan resume pemeriksaan dan laporan kondisi teknis kapal. Namun disayangkan, Dirut BKI Capten Purnama yang baru memimpin 11 bulan di perusahaan pelat merah dan dikenal pekerja keras serta konsen terhadap kejujuran dalam bekerja, tercoreng dengan dugaan ulah anak buahnya itu.
 
Oleh karena itu, Ali Wongso mendesak Dirut Utama PT BKI untuk segera membersihkan oknum pegawai yang terlibat dalam penerbitan sertifikat BKI yang bermasalah itu. Alasanya, sebagai pemimpin harus berani bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan dan aturan yang berlaku.
 
"Langkah tegas Dirut BKI dapat membuktikan untuk membersihkan orang-orang yang tidak profesional di kantornya," ujar politisi Partai Golkar itu.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011