Ini memperluas konfrontasi antara kubu oposisi, mahkamah agung dan Uni Eropa di satu pihak melawan pemerintah konservatif Polandia.
Dengan melambaikan bendera kebangsaan Polandia dan Uni Eropa disertai teriakan "konstitusi", para demonstran kubu oposisi menyeru pemerintah untuk menghormati mahkamah agung yang membatalkan reformasi hukum yang memecah belah bangsa.
Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang skeptis kepada Uni Eropa, menghadapi kritik keras Uni Eropa, Amerika Serikat dan kelompok HAM sejak berkuasa Oktober tahun silam dengan memperketat kontrol kepada media dan lembaga lainnya.
Mahkamah Konstitusi Polandia, Rabu pekan ini, memutuskan bahwa keputusan pemerintah menambah jumlah hakim konstitusi adalah ilegal. Keputusan ini hanya memperdalam krisis yang sudah melenceng kepada keprihatinan terhadap demokrasi dan aturan main di negara anggota Uni Eropa terbesar di timur Eropa Ini.
Di antara kritik kepada reformasi hukum a la pemerintah itu adalah mengubah aturan bagaimana kasus disidangkan di pengadilan tinggi, sehingga membuat hakim sulit mengkajinya, taruhlah itu legislasi pemerintah.
Namun pemerintah Polandia menegaskan lagi penolakannya untuk menerbitkan keputusan mahkamah konstitusi itu dengan alasan keputusan mahkamah itu juga ilegal.
Pemerintah menganggap mahkamah konstitusi terlalu kuat, bersekutu dengan pemerintah sebelumnya dan berusaha menghalangi reformasi hukum, demikian Reuters.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
