Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Kemerdekaan Rakyat (PKR), Pdt Shepard Supit, menilai persyaratan presiden yang harus berpendidikan minimal sarjana (S-1) seperti yang ada dalam draf RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah kurang tepat. "Persyaratan tersebut justru dicurigai ada maksud dan muatan politis untuk melakukan penjegalan terhadap calon presiden yang hendak maju," katanya, di Jakarta, Jumat. Penjegalan itu, lanjut Supit, lebih terlihat dengan masih adanya sejumlah politisi di Indonesia yang belum berpendidikan sarjana, meskipun secara moral, keilmuan baik dan manajemen dan kepemimpinan unggul. "Oleh karena itu, keunggulan itu tentu tidak perlu dikerangkeng dengan persyaratan adminstrasi kesarjanaan," katanya. Lebih lanjut, Supit melihat bahwa sebaiknya penentuan presiden justru lebih tepat jika diserahkan atau dikembalikan kepada rakyat. "Biarlah rakyat yang memilih presidennya. Asal presidennya tidak memalukan jika bersanding dengan presiden-presiden negara lain," katanya. PKR sendiri, menghadapi pemilihan presiden 2009 telah memiliki dua nama yang akan diusung yakni, tokoh muslim nasionalis, Prof Dawam Raharjo dan Mantan Menteri Keuangan dan Pemberdayaan BUMN, Rizal Ramli. Supit menyatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan konsolidasi untuk verifikasi Departemen Hukum dan HAM dan mengejar pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah yang saat ini telah menelorkan 21 DPW. "Sementara untuk yang pilkada DKI Jakarta sendiri, kami baru akan melakukan konvensi daerah untuk menentukan nama," katanya. Namun, Supit mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi politik dan menurut rencana akan ikut berkoalisi dengan mengusung Fauzi Bowo (Foke). (*)

Copyright © ANTARA 2007