"Kami tentu saja optimistis apalagi setiap pemerintah daerah gencar dalam upaya menutup tempat maksiat itu dari daerahnya," ujar Mensos di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan mensos usai menghadiri deklarasi penolakan dan penutupan praktik prostitusi di Kota Banjarbaru yang diucapkan Wali kota dan anggota Forkopimda setempat.
Dijelaskan Mensos, penolakan dan penutupan lokalisasi maupun tempat praktik prostitusi merupakan kebijakan kepala daeran, dan Kemensos memberi dukungan atas sikap tersebut.
"Penutupan merupakan kebijakan kepala daerah dan begitu ada usulan kami langsung merespon usul tersebut, karena sesuai program Kemensos untuk menghilangkan lokalisasi," ucapnya.
Menurut dia, data yang dihimpun Kemensos dari dinas sosial kabupaten dan kota di seluruh Indonesia terdapat 163 titik lokalisasi dan tempat prostitusi yang tersebar di berbagai daerah.
Data terakhir dari koordinasi dengan pemerintah daerah terjadi pengurangan hingga tersisa 99 titik pada bulan Mei 2016 dan awal Juni berkurang lagi 22 titik di Provinsi Kalimantan Timur.
"Jumlah lokalisasi terus berkurang seiring kebijakan kepala daerah menutup tempat maksiat itu, termasuk di Kota Banjarbaru yang akan ditutup sebanyak tiga titik," ujarnya.
Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengatakan, kebijakannya menutup tempat prostitusi merupakan wujud dari visi dan misi saat mencalonkan diri pada pilkada di kota setempat.
"Penutupan tempat prostitusi itu juga sebagai janji politik kami dalam rangka membebaskan Banjarbaru dari segala bentuk prostitusi sehingga predikat buruk kota bisa dihilangkan," ucapnya.
Disebutkan, tiga tempat prostitusi yakni lokalisasi Pal 18 di Jalan Ahmad Yani km 18 Banjarbaru yang memang sudah tutup, kemudian Pembatuan Dalam dan Batu Besi Jalan Ahmad Yani km 28.
Dikatakan, ketiga lokasi prostitusi itu akan ditutup bertahap dan pekerja seks yang tinggal di tempat tersebut diberikan bantuan dari Kemensos dan dikembalikan ke daerah asalnya.
"Setelah deklarasi ini dilanjutkan sosialisasi kepada pekerja seks maupun warga di lingkungan sekitar. Harapan kami seluruh pihak mendukung sehingga Banjarbaru bebas prostitusi," katanya.
Sementara itu, deklarasi penolakan dan penutupan tiga tempat prostitusi dilakukan wali kota bersama Forkopimda dan masyarakat menandatangani lembar kertas besar sebagai dukungan.
Pewarta: Yose Rizal
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
