Nunukan (ANTARA News) - Komisi V DPR RI berjanji akan mendorong Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk memaksimalkan anggaran pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis di Nunukan, Kamis malam, menanggapi pemaparan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid soal masih banyaknya wilayah terpencil di daerahnya yang membutuhkan sentuhan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, sekaitan dengan pemaparan tersebut pihaknya langsung menghubungi Menteri Desa dan Transmigrasi agar memprioritaskan anggaran pembangunan daerah terpencil di Kabupaten Nunukan.

"Sekaitan dengan hasil pemaparan Bupati Nunukan (Asmin Laura Hafid) yang berkaitan dengan daerah tertinggal dan terpencil kami langsung menghubungi Menteri Desa dan Transmigrasi agar anggaran pada APBN 2017 memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Nunukan," ungkap legislator Fraksi Gerindra ini.

Memang ada beberapa sektor pembangunan di Kabupaten Nunukan yang masih membutuhkan perhatian khususnya misalnya perumahan nelayan di Kelurahan Mansapa dan jalan trans Kalimantan sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Khusus perumahan nelayan di Kelurahan Mansapa penataannya sangat kumuh dan mulai tidak layak untuk dihuni, makanya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat perlu turun tangan.

Pewarta: M Rusman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016