Dalam sebuah surat kepada anggota parlemen yang dirilis kantornya, Duterte mengatakan bahwa memperpanjang darurat militer diperlukan di wilayah selatan Mindanao untuk mengatasi pemberontakan yang dilancarkan pendukung kelompok ISIS serta meningkatnya ancaman dari gerilyawan komunis.
"Saya meminta Kongres Filipina untuk memperpanjang deklarasi Darurat Militer dan penangguhan hak istimewa habeas corpus di seluruh Mindanao untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari 2018," menurut surat tersebut.
Duterte pada awalnya memberlakukan darurat militer di Mindanao, yang mencakup sepertiga bagian selatan negara itu dan berpenduduk sekitar 20 juta jiwa, pada Mei untuk meredam pemberontakan yang dilakukan pendukung ISIS di Kota Marawi.
Ratusan orang bersenjata menduduki Marawi, kota mayoritas muslim di Filipina, dalam operasi yang menurut otoritas merupakan bagian dari upaya untuk membangun kekhalifahan di Asia Tenggara.
Operasi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) dan China membutuhkan waktu lima bulan untuk mengalahkan militan, dengan konflik tersebut menewaskan lebih dari 1.100 orang dan mengakibatkan sebagian besar Marawi luluh lantak.
Periode awal darurat militer dibatasi oleh undang-undang selama 60 hari. Namun, anggota parlemen pada Juli mendukung perpanjangan sampai akhir tahun ini, demikian AFP. (mr)
Pewarta: Antara
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
