Putussibau, Kalbar (ANTARA News) - Warga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Puring Kencana, wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat mengancam tidak akan mengunakan hak pilih (golput) pada pemilu mendatang, karena merasa kurangnya perhatian pemerintah untuk daerah setempat terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami berencana untuk memilih golput pada pemilu mendatang bukan tidak beralasan, karena selama ini kami di daerah perbatasan tidak diperhatikan oleh pemerintah, sementara kami selalu menjaga NKRI," kata Kepala Dusun Langau, Desa Langau, Kecamatan Puring Kencana, Lusianus Adam (59) yang ditemui Antara, Selasa.
Ia menjelaskan sudah puluhan tahun kondisi pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan tidak pernah diperhatikan secara serius.
Masyarakat di perbatasan hidup di tengah keterbatasan, sehingga lebih memilih berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup ke Negara Malaysia.
"Jika pakai sepeda motor dari Langau hanya 20 menit saja sudah sampai ke Malaysia, dengan kondisi itu pun kami masih setia menjaga NKRI, tapi perhatian pemerintah di mana," ucap Lusianus kecewa.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dusun Sungai Antu, Kepala Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Bonifasius Efendy, bahwa selama ini masyarakat perbatasan belum menikmati buah dari kemerdekaan.
"Kami sangat malu dengan negara tetangga, pembangunan di Malaysia sangat maju, sementara kami di perbatasan ini hanya bisa merenungi kenapa kami seperti dianaktirikan," kata Efendy.
Efendy mengungkapkan, masyarakat perbatasan sangat mencintai Indonesia, namun mereka merasa pemerintah mengabaikan pembangunan di perbatasan. "Mulai sembako dan pembangunan infrastruktur kami sangat tertinggal," katanya.
"Kami berharap Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan untuk perbatasan, karena kami beranda depan bangsa Indonesia, wajah Indonesia tempatnya di perbatasan," lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kantor Camat Puring Kencana, Andreas Adi menjelaskan ancaman masyarakat untuk golput itu salah satu kekesalan masyarakat karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan DPRD.
"Masyarakat cukup kecewa karena memang mereka (warga) sangat mengharapkan perhatian pembangunan, tetapi sampai saat ini kondisi jalan dan jembatan rusak berat," jelas Andreas.
"Kami berencana untuk memilih golput pada pemilu mendatang bukan tidak beralasan, karena selama ini kami di daerah perbatasan tidak diperhatikan oleh pemerintah, sementara kami selalu menjaga NKRI," kata Kepala Dusun Langau, Desa Langau, Kecamatan Puring Kencana, Lusianus Adam (59) yang ditemui Antara, Selasa.
Ia menjelaskan sudah puluhan tahun kondisi pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan tidak pernah diperhatikan secara serius.
Masyarakat di perbatasan hidup di tengah keterbatasan, sehingga lebih memilih berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup ke Negara Malaysia.
"Jika pakai sepeda motor dari Langau hanya 20 menit saja sudah sampai ke Malaysia, dengan kondisi itu pun kami masih setia menjaga NKRI, tapi perhatian pemerintah di mana," ucap Lusianus kecewa.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dusun Sungai Antu, Kepala Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Bonifasius Efendy, bahwa selama ini masyarakat perbatasan belum menikmati buah dari kemerdekaan.
"Kami sangat malu dengan negara tetangga, pembangunan di Malaysia sangat maju, sementara kami di perbatasan ini hanya bisa merenungi kenapa kami seperti dianaktirikan," kata Efendy.
Efendy mengungkapkan, masyarakat perbatasan sangat mencintai Indonesia, namun mereka merasa pemerintah mengabaikan pembangunan di perbatasan. "Mulai sembako dan pembangunan infrastruktur kami sangat tertinggal," katanya.
"Kami berharap Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pembangunan untuk perbatasan, karena kami beranda depan bangsa Indonesia, wajah Indonesia tempatnya di perbatasan," lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kantor Camat Puring Kencana, Andreas Adi menjelaskan ancaman masyarakat untuk golput itu salah satu kekesalan masyarakat karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan DPRD.
"Masyarakat cukup kecewa karena memang mereka (warga) sangat mengharapkan perhatian pembangunan, tetapi sampai saat ini kondisi jalan dan jembatan rusak berat," jelas Andreas.
Meskipun demikian belakangan ini, kata Andreas ada beberapa pembangunan sudah mulai masuk seperti rumah sakit dan SPBU dan sejumlah pembangunan lainnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
" Yang dibutuhkan masyarakat itu jalan dan jembatan, listrik dan air bersih, karena itu kebutuhan dasar," pinta Andreas.
" Yang dibutuhkan masyarakat itu jalan dan jembatan, listrik dan air bersih, karena itu kebutuhan dasar," pinta Andreas.
Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
