Pihak berwenang menyatakan 252.000 warga Filipina bekerja di Kuwait, kebanyakan sebagai asisten rumah tangga. Mereka termasuk di antara lebih dari dua juta orang yang bekerja di kawasan itu, dan kiriman uangnya menjadi sumber ekonomi Filipina.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Silvestre Bello, Senin, mengumumkan "larangan total" pada pekerjaan baru di Kuwait, termasuk warga Filipina yang telah mendapatkan izin kerja namun belum berangkat ke negara kaya minyak itu.
Pihak berwenang belum mengesampingkan pencabutan izin kerja bagi warga Filipina yang saat ini bekerja di Kuwait atau pekerja yang memperpanjang kontrak kerjanya.
"Dengan munculnya serangkaian laporan yang melibatkan penganiayaan dan kematian tenaga kerja Filipina di Kuwait, larangan total terhadap penempatan semua tenaga kerja Filipina di luar negeri... dengan ini diberlakukan," kata Bello, membacakan sebuah perintah.
"Perintah ini segera berlaku," katanya sebagaimana dikutip AFP.
Juru bicara pekerja Abegail de Vega mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada ribuan pekerja.
Langkah baru tersebut dilakukan setelah Duterte bulan lalu melarang orang Filipina mencari pekerjaan di Kuwait, meski larangan tersebut membebaskan mereka yang telah mendapatkan izin.
Kedutaan Besar Kuwait di Manila menolak mengomentasi kebijakan baru tersebut.
Kabar mengenai pekerja Filipina yang menjadi sasaran kekerasan, perkosaan, atau meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan sudah lama beredar.
Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan pihak berwenang sudah memulangkan lebih dari 10.000 warga Filipina yang melampaui izin tinggal di Kuwait, memanfaatkan program amnesti yang dijalankan bekerja sama dengan pemerintah Kuwait. Para pejabat mengatakan mengincar China dan Rusia sebagai "pasar alternatif" bagi tenaga kerja yang ingin ke luar negeri. (mr)
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
