"Berlanjutnya kebijakan permukiman, pernyataan para pejabat AS yang mendukung permukiman serta hasutan para menteri Israel telah mengakhiri penyelesaian dua-negara dan mengakhiri peran AS di wilayah ini," kata juru bicara tersebut dalam satu pernyataan kepada kantor berita resmi Palestina, WAFA, Kamis (24/5)
Abu Rudeineh mengatakan, "Israel akan menggagalkan semua upaya internasional untuk menyelamatkan proses politik, yang mengharuskan masyarakat internasional segera bertindak untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina dan mengakui Negara Palestina dengan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
Ia memperingatkan bahwa "tindakan Israel dan sikap bias AS menciptakan persoalan dan kondisi yang meningkatkan ketidakstabilan serta ikut memalingkan wilayah ini ke jalur yang akan menghancurkan semuanya".
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman pada Kamis mengatakan ia akan mengupayakan persetujuan jalur-cepat bagi 2.500 unit permukiman di Tepi Barat.
Liberman mengatakan di dalam satu pernyataan yang dikutip kantor berita Xinhua bahwa persetujuan pembangunan bagi 1.400 unit tambahan akan diajukan, tapi bukan dalam waktu dekat.
Rencana tersebut mencakup pembangunan di Ariel, satu permukiman luas di bagian utara Tepi Barat dan 460 unit di Maaleh Adumim di dekat Yerusalem.
Palestina telah mengajukan rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk meminta jaksa membuka penyelidikan resmi mengenai tuduhan kejahatan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Israel telah mengecam langkah itu dan mengatakan ICC "tak memiliki jurisdiksi untuk menyelidiki kebijakannya".
Sekitar 600.000 pemukim tinggal di berbagai permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang rakyat Palestina ingin proklamasikan sebagai ibu kota negara masa depan mereka. (Uu.C003)
Baca juga:
Israel dorong "pengesahan" permukiman liar di Tepi Barat
Israel-AS bentuk tim untuk bahas permukiman
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
