PM Inggris di bawah tekanan untuk golkan Brexit

PM Inggris di bawah tekanan untuk golkan Brexit

Pengunjuk rasa pendukung Brexit mengangkat sebuah poster diluar Houses of Parliament di London, Inggris, Kamis (14/3/2019). (REUTERS/DYLAN MARTINEZ)

London (ANTARA) - Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Minggu bergelut untuk mendapatkan dukungan dari parlemen bagi kesepakatan pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

May berupaya membujuk kalangan peragu Brexit dengan melancarkan ancaman maupun janji-janji guna menghindarkan kemungkinan ada gerakan apa pun untuk mendepaknya.

Setelah penundaan Brexit didukung oleh parlemen, May masih punya waktu tiga hari untuk mendapatkan persetujuan bagi kesepakatan Brexit jika ia ingin menemui para pemimpin Uni Eropa pada Kamis. Pada hari itu, ia sudah harus membawa suatu tawaran kepada para pemimpin tersebut agar mendapat imbalan berupa lebih banyak waktu untuk menunda.

Pemimpin oposisi utama Partai Buruh Jeremy Corbyn meningkatkan tekanannya terhadap sang perdana menteri. Corbyn mengatakan ia bisa mengupayakan agar pemungutan suara soal kepercayaan terhadap pemerintahan May digelar jika May kembali gagal mendapatkan persetujuan dari parlemen bagi kesepakatan yang diusungnya.

Hampir tiga tahun sejak Inggris memutuskan untuk berpisah dari Uni Eropa, negara itu belum semakin jelas soal bagaimana dan kapan akan meninggalkan Uni Eropa. Inggris memiliki beberapa kemungkinan, dari pemisahan tanpa kesepakatan hingga bahwa Brexit sama sekali tidak akan terjadi.

May sudah mengeluarkan peringatan bahwa jika parlemen kembali menentang kesepakatan yang disiapkannya untuk ketiga kalinya, Inggris bisa menghadapi penundaan yang panjang dan kemungkinan perlu mengambil bagian dalam pemilihan Eropa pada bulan Mei. Peringatan itu tampaknya cukup mendapat perhatian.

Namun menteri keuangan di kabinet May, Philip Hammond, menganggap sikap May belum jelas.

Banyak pendukung Brexit pada Partai Konservatif pimpinan May mengatakan bahwa kesepakatan dengan Partai Buruh Demokratik Irlandia Utara (DUP) akan menjadi kunci soal apakah mereka akan mendukung kesepakatan yang disiapkan May. DUP adalah partai yang menopang pemerintahan minoritas PM May di parlemen.

May membutuhkan 75 anggota parlemen untuk mengubah sikap mereka setelah kesepakatan yang dibawanya digilas pertama kali pada Januari oleh 230 anggota parlemen dan kemudian oleh 149 anggota pada 12 Maret.

Sumber : Reuters
Baca juga: Irlandia: EU berpeluang tawarkan penundaan 21 bulan Brexit
Baca juga: Uni Eropa harap Majelis Rendah dukung kesepakatan Brexit
Pewarta : Tia Mutiasari
Editor: Maria Dian A
COPYRIGHT © ANTARA 2019