DPR dorong pemerintah akhiri sengketa sawit dengan UE

DPR dorong pemerintah akhiri sengketa sawit dengan UE

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kiri), Wamenlu AM Fachir (tengah), dalam Briefing Diskriminasi UE terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kemenlu, Jakarta, Rabu (20/3/2019). (ANTARA/M Razi Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mendorong pemerintah untuk segera mengakhiri sengketa ekspor kelapa sawit dengan Uni Eropa, dengan terus aktif melakukan diplomasi ke setiap negara di kawasan tersebut.

"Peran negara, politik luar negeri kita, politik dagang kita ke luar negeri harus proaktif, ajak bicara," kata Edhy Prabowo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Edhy mengingatkan bahwa sudah banyak negara lain yang menggunakan Indonesia sebagai pasarnya tetapi seakan-akan Indonesia tidak memiliki keuntungan akan hal itu.

Politisi Gerindra itu mengutarakan harapannya agar negara hadir dalam bentuk lobi politik atau upaya diplomasi untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia dalam bidang ekonomi perdagangan dunia.

Di tempat terpisah, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melarang produk kelapa sawit adalah kebijakan yang diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi terselubung terhadap komoditas yang sangat penting bagi Indonesia.

"Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, produk kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia.

Menko Perekonomian memaparkan bahwa pada saat ini untuk industri kelapa sawit telah mempekerjakan sebanyak 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.

Belum lagi, lanjutnya, ditambah dengan "smallholders farmers" (petani kecil) yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta orang

"Jelas sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan," kata Menko Perekonomian.

Darmin juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan keprihatinannya seperti dalam pertemuan ASEAN, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia.

"Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun," kata Menko Maritim.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.

Baca juga: Pemerintah minta dukungan dunia usaha hadapi diskriminasi sawit UE
Baca juga: Luhut: Indonesia akan lawan Uni Eropa terkait diskriminasi sawit
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019