Pemkab Solok Selatan berkoordinasi dengan BKN percepat NIP drg Romi

Pemkab Solok Selatan berkoordinasi dengan BKN percepat NIP drg Romi

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria usai memenuhi panggilan Ombudsman Sumbar di Padang, Rabu (7/8) (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mempercepat keluarnya SK dan NIP drg Romi Syofpa Ismael sebagai PNS.

"Kita berharap SK pengangkatan drg Romi segera keluar karena sudah diputuskan yang bersangkutan diangkat sebagai PNS," kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Padang, Rabu.

Baca juga: Wagub pastikan drg Romi diterima jadi PNS

Baca juga: Solok Selatan menyatakan siap terima drg Romi sebagai pegawai

Baca juga: drg Romi akan diangkat menjadi CPNS di RSUD


Ia menyampaikan hal itu usai memberikan keterangan kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait penganuliran drg Romi yang sebelumnya dinyatakan lulus sebagai PNS.

Menurutnya setelah SK keluar drg Romi akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan.

"RSUD merupakan rumah sakit terbesar, lokasinya strategis dan mendukung kondisi drg Romi, ini juga sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujarnya.

Pada sisi lain ia berharap karena kasus ini sudah selesai drg Romi tidak melanjutkan gugatan ke PTUN.

"Saya berharap masalah ini selesai sampai di sini dan akan mengupayakan NIP yang bersangkutan segara keluar," kata dia.

Sementara Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani melihat dalam kasus penganuliran drg Romi sebagai CPNS ditenggarai karena adanya kesalahan komunikasi dan terdapat informasi yang tidak jelas.

"Dengan adanya kesimpangsiuran informasi tersebut telah menyebabkan kerugian pada pihak tertentu karena ada informasi tidak tertulis yang dijadikan rujukan dalam pembuatan keputusan," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya kasus ini bisa membuka mata semua pihak terkait dengan hak dan kesempatan penyandang disabilitas di dunia kerja termasuk pembuat regulasi.

Dengan adanya kasus ini semua bisa mengambil pelajaran agar hal serupa tidak terulang dan jangan ada lagi yang melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas," kata dia

Baca juga: Moeldoko: drg Romi teruji jalani profesi

Baca juga: Kemendagri: Kasus drg Romi pintu masuk sempurnakan rekrutmen PNS

Baca juga: KSP terima drg Romi bahas pemulihan hak-hak CPNS


 
Pewarta : Ikhwan Wahyudi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019