Akademisi: Wacana Mendikbud mengganti UN dengan asesmen sudah tepat

Akademisi: Wacana Mendikbud mengganti UN dengan asesmen sudah tepat

Ilustrasi - Seorang siswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Selatan menunjukkan poster bertuliskan "UN dihapus, Yess" pada aksi menolak ujian nasional di Bundaran Air Mancur Depan Masjid Agung Palembang, Kamis (18/4) (ANTARA/Nila Fuadi/Aw)

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Nanang Martono menilai wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter merupakan langkah yang tepat.

"Wacana Mendikbud hapus UN sudah tepat," katanya di Purwokerto, Banyumas, Jumat.

Nanang yang merupakan dosen sosiologi pendidikan FISIP Unsoed tersebut mengatakan pelaksanaan UN memang sebaiknya dihentikan.

"Pasalnya, berdasarkan pelaksanaan UN pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah dapat memetakan persebaran atau pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan berdasarkan pemetaan tersebut, maka UN dapat dihentikan agar pemerintah dapat lebih fokus pada penyelesaian problematika pendidikan yang lain.

"Misalnya pemerataan sarana pendidikan, pengembangan karakter, peningkatan kualitas guru, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya.

Baca juga: Mendikbud tegaskan UN tidak dihapus

Dia mengatakan jika problem-problem tersebut telah tertangani dengan baik maka bisa saja mekanisme ujian nasional kembali dilaksanakan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk pelaksanaan UN dapat dialihkan untuk prioritas pendidikan yang lain.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi juga mengapresiasi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Saya sangat mendukung langkah Mendikbud karena UN menurut saya belum menjadi alat ukur kompetensi yang terukur," katanya.

Dia menjelaskan UN pada awalnya ditujukan untuk pemetaan kemampuan siswa.

"Namun menurut saya pada kenyataannya belum ada intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah," katanya.

Dia menambahkan diperlukan metode yang lebih efektif dalam mengukur kompetensi siswa.

"Jadi saya sepakat dengan Mendikbud yang berencana mengubah UN dengan metode lain yang betul-betul mengukur kompetensi siswa," katanya.

Dia berharap, program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan mendapatkan respons positif dari para peserta didik.

"Program tersebut diharapkan mendapatkan respons positif dan membuat siswa makin bersemangat dalam menggali dan meningkatkan kompetensi diri," katanya.

Baca juga: Presiden tegaskan UN dihapus mulai 2021
Baca juga: Kemendikbud tegaskan UN tidak dihapus hanya ganti format
Baca juga: Wapres minta Mendikbud kaji Asesmen Kompetensi

Pewarta : Wuryanti Puspitasari
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019