KPK Monev sembilan daerah di wilayah kepulauan Sultra

KPK Monev sembilan daerah di wilayah kepulauan Sultra

Foto logo KPK. (Foto Antara) (/)

Baubau (ANTARA) - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar monitoring dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi yang diikuti sembilan daerah di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan yang digendakan selama tiga hari (26-28/6) dan dipusatkan di Kota Baubau diikuti sembilan daerah yakni, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi dan Kabupaten Bombana.

Kepala Koordinator Wilayah VIII Supervisi KPK, Adlinsyah Nasution, di Baubau, Kamis, mengatakan kegiatan Monev pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi di kabupaten/kota itu agar dalam penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan terintegrasi.

Baca juga: KPK beberkan titik rawan korupsi di Sultra

Poin-poin terintegrasi tersebut, kata dia, mulai dari perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik maupun menggunakan standar satuan harga.

"Jadi anggaran harus terintegrasi. Makanya semua daerah coba kita cek, pemerintahannya harus kita monitor," tandasnya.

Kemudian, Ia juga mendorong terrkait masalah Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP menurutnya yang paling penting pelimpahan kewenangan dari SKPD dan prosesnya harus ada di PTSP.

"Makanya harus ada dukungan dari SKPD lain untuk masuk menyelesaikan karena pelayanan satu pintu. Kalau satu yang mengelola akan lebih mudah," katanya.

Kemudian, lanjut dia, pada proses pengadaan barang dan jasa pihaknya tidak lagi menginginkan ada 'adhoc', tapi penanganannya harus lembaga independen.

"Jangan lagi misalnya sudah sebagai SKPD teknis juga sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), tapi betul-betul harus dipisahkan antara fungsi teknis dan proyek pelelangan," ujarnya.

Sejumlah poin yang disampaikan kepada daerah itu, kata dia, bukanlah keinginan KPK, tetapi karena aturannya sudah ada di pemerintah. Sehingga pihaknya mendorong sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam Monev, kata dia, meskipun pihaknya melihat pelaksanaan belum berjalan baik, namun sesungguhnya tidak ada masalah. Sehingga itu, dari yang belum baik diharapkan menjadi bagus.

"Tujuannya ini sebetulnya ada sembilan indikator. Kita membuatkan poin-poin dari rencana aksi. Jadi semua daerah coba kita cek," tandasnya.

Pada kegiatan Monev yang dilaksanakan didua tempat untuk 17 kabupaten/kota di Sultra, kata dia, sebagai upaya untuk lebih memudahkan pemda.

"Jadi disini (Baubau) ada sembilan daerah, dan ada juga dilaksanakan di Kendari," ujarnya.

Baca juga: KPK: IUP Sultra melebihi jumlah luas daratan

Baca juga: KPK: Hasil pertambangan tidak dirasakan langsung masyarakat Sultra


 
Pewarta : Abdul Azis Senong
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019